Proses penguatan dan sosialisasi UU Perlindungan PMI yang juga menjadikan program desmigratif bagian dalam penanggulangan PMI ilegal (Nana)
Proses penguatan dan sosialisasi UU Perlindungan PMI yang juga menjadikan program desmigratif bagian dalam penanggulangan PMI ilegal (Nana)

MALANGTIMES - Persoalan tenaga kerja Indonesia atau kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau non prosedural, serupa kisah klasik yang terus terulang. Berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah tak membuat persoalan ini hilang di tahun 2019 ini.

Aroma uang besar dari calon PMI yang kebanyakan berasal dari perdesaan ini menjadi incaran para oknum, baik yang dilakukan oleh para agen sampai perusahaan jasa tenaga kerja yang juga ilegal keberadaannya. 
Eksesnya, para PMI tak memiliki perlindungan atas haknya serta rawan mendapatkan perlakuan tak manusiawi saat mereka melakukan pekerjaan di luar negeri. Tak heran, berbagai kisah pilu kerap didengar atas para PMI Ilegal atau non prosedural yang mengalami penyiksaan sampai juga pembunuhan.

Kondisi ini yang jadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sebagai salah satu lumbung PMI di Jatim selama ini. Tak ingin berbagai kisah memilukan terjadi lagi bagi warga Kabupaten Malang yang jadi PMI, Bupati Malang Sanusi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengintensifkan berbagai terobosan untuk meminimalisir hal itu.
Salah satunya adalah dengan adanya pembentukan desa migran produktif atau desmigratif. Dimana, sejak tahun lalu, desmigratif telah terbentuk di empat desa Kabupaten Malang. Yakni, di Desa Arjowilangun dan Sumberpetung di Kecamatan Kalipare, serta Brongkal, dan Balearjo di Kecamatan Pagelaran.

"Desmigratif merupakan salah satu solusi untuk mencegah timbulnya PMI Ilegal ini. Karena dengan adanya desmigratif para calon PMI terlebih dahulu bisa mendapatkan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural," ucap Sanusi Bupati Malang, Rabu (11/12/2019).

Sebagai informasi, desmigratif di Kabupaten Malang dimulai sejak tahun 2017 lalu. Dimana melalui Balai Besar Pelatihan dan Produktivitas (BBPP) dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Bina Kartasura) Kementerian Ketenagakerjaan RI, program ini dibesut dan disambut antusias  oleh Disnaker Kabupaten Malang.
Tujuan program desmigratif adalah memberikan informasi, pelayanan, dan pelatihan kepada masyarakat desa khususnya kepada calon PMI/PMI dan keluarganya serta PMI Purna. Dengan kegiatan utamanya adalah membentuk pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif PMI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan rumah belajar desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan koperasi/lembaga keuangan.

Dua tahun berjalan Kabupaten Malang yang awalnya hanya dua desa saja, kini telah menjadi empat desa desmigratif. Tentunya desmigratif itu merupakan kantong-kantong PMI terbesar di Kabupaten Malang.
"Desa itu memang kantong PMI Kabupaten Malang, karena itu dengan adanya desmigratif akan membuat warga yang akan jadi calon bisa mendapatkan pengetahuan terkait itu di desanya. Ini efektif memangkas calo PMI juga," ujar Sanusi.

Terpisah, Tantri Darmastuti Kasi Promosi Tenaga Kerja Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja juga menyampaikan hal senada.  Dimana dirinya mengatakan desmigratif menjadi bagian solusi dalam mencegah persoalan klasik dalam pengiriman PMI ke luar negeri melalui jalur non prosedural. 

Selain tentunya sangat baik juga bagi para PMI Purna yang diberdayakan untuk tetap produktif di desanya dengan adanya desmigratif. 
"Ini penanganan desa-desa kantong pekerja migran secara terpadu dan terintegrasi. Caranya dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait untuk memberdayakan, melindungi dan melayani pekerja migran beserta keluarganya yang dimulai dari desa," ujarnya yang juga menegaskan, dengan adanya desmigratif ini secara langsung memang akan memangkas rantai calo PMI yang biasanya berkeliaran sampai pelosok perdesaan. 

"Yang direkrut jadi PMI non prosedural itu kebanyakan di perdesaan yang akses informasi terkait migrasinya terbatas," imbuh Tantri.
Pernyataan itu selaras dengan data PMI di desmigratif Arjowilangun, Kalipare, yang mencatat sekitar 600-700 warganya yang didominasi perempuan beekrja di luar negeri. Dari total jumlah warga sekitar 13 ribu jiwa.

Selain mampu mencegah gerilya para calo PMI ilegal, adanya desmigratif juga akan semakin memperkuat kepedulian pemerintah desa terkait persoalan itu. Dimana, masih menurut Tantri, melaluinya peningkatan peran aktif pemerintah desa serta masyarakat juga semakin diperkuat. Hal ini dikarenakan di desmigratif ada empat pilar yang dibangun.
Yakni,  pusat layanan informasi, usaha produktif, komunitas pembangunan keluarga  dan fasilitasi penumbuh kembangan koperasi atau BUMDes.

Tak heran sejak Kabupaten Malang terpilih menjadi demigratif di tahun 2017 lalu, Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo pun langsung menyambutnya antusias. Walau Pemkab Malang juga memiliki beberapa program terkait hal serupa, desmigratif memang lebih komprehensif dan dinilai efektif dan efisien.

"Program desmigratif memang lebih komprehensif. Tak hanya ditujukan untuk PMI Purna agar tetap produktif dan tak lagi kerja doi luar negeri. Tapi juga untuk calon PMI maupun PMI dalam mengelola keuangannya. Di desmigratif juga ada usaha produktif sampai pada koperasi atau BUMDesa," ucap Yoyok.