Bupati Malang Sanusi kembali menyoal terkait distribusi kartu tani dalam menutup lubang adanya penyelewengan pupuk bersubsidi di petani Kabupaten Malang (dok MalangTimes)
Bupati Malang Sanusi kembali menyoal terkait distribusi kartu tani dalam menutup lubang adanya penyelewengan pupuk bersubsidi di petani Kabupaten Malang (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Bupati Malang Sanusi kembali mengangkat persoalan terkait kartu tani yang sejak tahun 2018 lalu disosialisasikan dan dibagikan kepada para petani Kabupaten Malang oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang.

Hal ini terkait dengan pola distribusi pupuk subsidi pemerintah yang kerap dilaporkan terjadi kelangkaan di tingkat petani. Kalaupun ada maka distribusinya tak merata di pengecer atau kios atau harganya menjadi tinggi saat petani begitu membutuhkannya.

Baca Juga : Diduga Akibat Stroke, Tahanan Kasus Judi Polsek Klojen Meningal Dunia

Sanusi pun di tahun lalu telah mengungkap adanya indikasi penyelewengan pupuk bersubsidi di lapangan. Serta menyampaikan beberapa opsi untuk menanggulangi timbulnya kembali persoalan klasik tersebut.

Salah satu opsinya adalah dengan adanya kartu tani yang kini kembali diungkit dan diangkat Sanusi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tahun 2019. 

"Salah satu cara adalah melalui kartu tani sehingga pupuk subsidi bisa tepat sasaran, tepat waktu dan tepat harga. Ini pula yang saya sampaikan di acara, sejauh mana kartu tani didistribusikan sehingga  distribusi pupuk bersubsidi bisa merata dan dimiliki para petani," kata Sanusi, Rabu (11/12/2019).

Sebagai informasi kartu tani merupakan kartu yang hanya bisa dimiliki seorang yang benar-benar petani melalui serangkaian proses verifikasi. Dimana, dengan kepemilikan kartu tani ini pula, petani bisa mendapatkan akses ke pupuk bersubsidi.

Untuk memiliki kartu tani, DTPHP Kabupaten Malang telah memiliki database terkait identitas petani. Dimana, total petani di Kabupaten Malang di tahun 2018 lalu mencapai 328.031 rumah tangga pertanian (RTP).

Sayangnya dari total RTP itu, di tahun 2018 lalu yang memiliki kartu tani hanya kisaran 48 ribu petani. Meningkat di tahun 2019 ini menjadi kisaran 70 ribu petani seperti yang disampaikan oleh Sanusi.

Kondisi inilah yang membuat indikasi pupuk bersubsidi masih terjadi penyelewengan di tingkat lapangan. Sehingga Sanusi pun menyampaikan agar distribusi kartu tani dikejar dan disesuaikan dengan targetnya di tahun 2019 ini.

"Saya minta kartu tani didistribusikan sesuai target yaitu sebanyak 103.000 kartu. Sehingga proses penyaluran pupuk bersubsidi juga bisa lebih efisien dan tentunya tak terjadi penyelewengan di lapangan," tegas politisi PKB ini.

Disinggung masih belum meratanya distribusi kartu tani, Sanusi menyampaikan, terdapat kendala di tingkat petani itu sendiri. Dimana, masih menurutnya, masih ada petani yang enggan untuk memberikan data pribadinya kepada DTPHP Kabupaten Malang.

Baca Juga : Aktor Senior Tio Pakusadewo Kembali Ditangkap karena Kasus Narkoba

Padahal, lanjutnya, kartu tani menjadi sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Dimana dengan menggunakannya petani dapat memperoleh kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi pada tiap pengecer/kios yang telah ditunjuk untuk menyalurkannya.

"Melalui kartu ini petani akan terlindungi dari kebutuhannya mendapatkan saluran pupuk bersubsidi dan berbagai fasilitas kredit usaha rakyat lainnya. Karena itu saya minta kartu tani bisa didistribusikan sesuai target agar salah sasaran pupuk distribusi tidak terus terjadi, " tegas Sanusi.

Tak hanya menyoal penyaluran pupuk distribusi, dalam acara tersebut juga disampaikan efek atau dampak pemakaiannya terhadap lingkungan dan juga manusia. Sehingga pengawasan dan pemantauan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk serta pestisida di kalangan masyarakat, juga harus terus diintensifkan ke depannya.

Di kesempatan sama, Iriantoro Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malang menyampaikan hal serupa terkait diadakannya rakor yang diikuti oleh sekitar 300 orang dari berbagai unsur terkait. Dimana, menurut mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, acara digelar dalam upaya melakukan evaluasi penyaluran pupuk subsidi ke para petani di Kabupaten Malang.

"Ini bagian dari evaluasi kita terkait hal itu. Apakah masih ada kendala-kendala di lapangan sehingga pupuk subsidi, misalnya, langka dan harganya mahal. Serta untuk menyamakan visi juga dengan para petani terkait kartu tani," ujarnya.

Harapan yang ingin dicapai, lanjutnya, ada berbagai solusi dalam kendala yang dihadapi terkait penyaluran pupuk subsidi maupun kartu tani yang secara total jumlah RTP dengan yang telah memilikinya masih terbilang jauh.
"Jadi kita cari berbagai solusinya untuk tahun depannya. Kita tentu berharap seluruh petani bisa mudah mengakses pupuk bersubsidi," pungkas Iriantoro.