Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kanan) saat menerima penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019 (Foto: Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji (dua dari kanan) saat menerima penghargaan Pembangunan Zona Integritas 2019 (Foto: Humas Pemkot Malang)

MALANGTIMES - Kota Malang kembali menorehkan prestasi. Kali ini, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan penghargaan Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas di Ballroom Bidakara, Jakarta, Selasa malam (10/12/2019). 

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhasil meraih penghargaan kategori Pembangunan Zona Integritas 2019. "Ini patut kita syukuri dan wujud komitmen saya bersama Bung Edi (Wawali, Sofyan Edi Jarwoko) untuk terus melakukan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih," kata Wali Kota Malang, Sutiaji.

Menurutnya, Penghargaan Zona Integritas berfokus pada unit yang bersentuhan dengan pelayanan publik. Nah, berhasilnya Kota Malang meraih penghargaan itu dinilai berkat kinerja dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

"Pasti (kita) tidak berhenti di sini, semuanya (Perangkat Daerah) kita dorong untuk mampu meraihnya, dan memang dari Kemen PAN RB RI secara bertahap dan berkelanjutan memberikan asistensinya," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, M Yusuf Ateh menjelaskan predikay Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diberikan kepada unit kerja pelayanan yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi serta meningkatkan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

"Unit kerja pelayanan tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya," jelasnya.

Apalagi, saat ini menurut dia fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 dan 2019 adalah pada sektor penegakan hukum yakni di instansi Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan RI, Makamah Agung, TNI, serta Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2019 ini pula, pembangunan Zona Integritas juga berfokus pada Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK).

Karenanya, reformasi birokrasi bagian dari langkah utama pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran utamanya, mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Di mana, setiap unit kerja yang berhasil membangun Zona Integritas akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya untuk menuju WBK/WBBM.

"Momen Hari Anti Korupsi Internasional ini, harus mampu menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam perhelatan tersebut, Kemen PAN RB memberikan penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. Pemberian penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada 16 pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemda yang berhasil membangun zona integritas secara masif sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM.