istimewa
istimewa

MALANGTIMES - Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Batu rata-rata dialami oleh warga kelas menengah kebawah. Karena itu sejumlah organisasi masyarakat mengusulkan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum untuk masyarakat menengah ke bawah ke DPRD Kota Batu, Selasa (10/12/2019).

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Sebab hingga saat ini rancangan peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih belum terselesaikan. Berimbas pada korban tersebut tidak dapat mengakses bantuan hukum lantaran faktor ekonomi. 

Di tahun 2017 ada 22 kasus, kemudian pada tahun 2018 ada peningkatan menjadi 33 kasus. Lalu di tahun 2019 hingga bulan Agustus ada 15 kasus.

Ketua Suara Perempuan Desa (SPD) Kota Batu Salma Safitti mengatakan, setiap bulan ada dua sampai tiga kasus yang dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). 

“Dan rata-rata setelah dilihat dari grafik kekerasan perempuan dan anak di Kota Batu dialami oleh warga kelas menengah kebawah,” kata Salma. 

Menurutnya angka kekerasan kepada perempuan dan anak di Kota Batu masih terbilang cukup tinggi. Sebab mereka yang menjadi korbannya tidak banyak yang melaporkan kekerasan tersebut. 

Kemudian ada kasus yang tidak diproses hukum. Kasus hukum yang kerap menimpa masyarakat miskin di Kota Batu antara lain kekerasan dalam rumah tangga.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

“Karena itu untuk mendukung advokasi bagi masyarakat miskin dibutuhkan Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” imbuhnya. 

Adanya Perda tersebut ditujukan agar lembaga P2TP2A punya cukup daya, dana atau ada bantuan dana dan logistik dalam membantu masyarakat miskin yang terjerat kasus kekerasan perempuan dan anak. 

Sebelumnya Raperda itu sudah pernah dibahas oleh DPRD Kota Batu periode sebelumnya, namun hingga masa jabatan selesai, Raperda juga tak kunjung selesai menjadi Perda.