Bupati Malang Sanusi berharap Satlinmas semakin profesional tapi anggaran belum tersedia dan maksimal bagi puluhan ribu petugas keamanan dan ketertiban di 390 desa/kelurahan (Humas Pemkab Malang)
Bupati Malang Sanusi berharap Satlinmas semakin profesional tapi anggaran belum tersedia dan maksimal bagi puluhan ribu petugas keamanan dan ketertiban di 390 desa/kelurahan (Humas Pemkab Malang)

MALANGTIMES - Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di 390 desa dan kelurahan di Kabupaten Malang dengan jumlah diperkirakan mencapai 12.980 orang, merupakan kekuatan cukup besar dalam ikut serta mendukung keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. 

Keberadaan Satlinmas dengan jumlah personel  ini juga yang kerap dipergunakan dalam kegiatan besar, seperti pemilu dalam pengamanannya di berbagai pelosok desa. Tak hanya itu, Satlinmas juga diminta untuk ikut terlibat aktif dalam mendukung gerakan bencana alam di wilayahnya masing-masing.

Tanggungjawab besar ini pula yang kembali disampaikan oleh Bupati Malang Sanusi di acara pelantikan Satlinmas tahun 2019 di lapangan Kelurahan Panarukan, Kepanjen. Dimana Sanusi menyampaikan bahwa keberadaan Satlinmas sangatlah penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah di seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Malang.

"Kita berharap banyak dengan adanya pelantikan ini Satlinmas semakin mampu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyukseskan pembangunan. Serta menjadi bagian dalam menjalankan amanat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal," ucap Sanusi kepada sekitar 650 Linmas perwakilan eks Pembantu Bupati wilayah Kepanjen, Selasa (10/12/2019).

PP 2 tahun 2018 yang dimaksudkan itu meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Artinya, Satlinmas diminta ikut aktif menjadi bagian dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Sehingga Sanusi pun meminta, kepada seluruh Satlinmas untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, berdedikasi tinggi, memperkuat kerjasama dan sinergitas dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

"Harapan kita seluruh Satlinmas bisa menjadi profesional dalam mendukung seluruh program Pemkab Malang," tegas Sanusi.

Sayangnya, harapan besar yang diminta itu tak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang diperoleh oleh Satlinmas sampai saat ini. Dimana, dalam menjalankan tugasnya yang kompleks tersebut, Satlinmas belum mendapatkan haknya dalam bentuk insentif yang sesuai dengan beban kerjanya. Pun yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Malang.

Hal ini dibenarkan oleh Nazarudin Hasan T Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, yang menyampaikan, adanya keterbatasan anggaran di APBD yang membuat hal itu belum bisa direalisasikan.

"Anggaran APBD terbatas. Kita coba terus upayakan ke depannya," ujarnya singkat.
Pernyataan itu memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dimana sampai saat ini Satlinmas hanya mendapatkan honor bila ada kegiatan.

 Itu pun disesuaikan dengan kemampuan anggaran di tingkat desa. Atau, sampai saat ini yang memberi honor adalah pemerintah desa melalui APBDesa dengan sumber anggaran alokasi dana desa (ADD). Itupun tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.

Kondisi inilah yang membuat tanggungjawab Satlinmas dan haknya seperti bumi dan langit, sampai saat ini. Walau pun Pemkab Malang terus berupaya ke arah sana, tapi kenyataannya masih belum ada yang terealisasikan.

Bahkan, disematkannya status relawan kepada Satlinmas selama ini semakin membuat haknya jauh api dari panggang. Hal inilah yang tentunya perlu dilakukan berbagai perubahan kebijakan dan pengawalan intensif dari Pemkab Malang untuk memberikan sedikit apresiasi kepada Satlinmas melalui anggaran daerah. Seperti yang juga dilakukan di berbagai pemerintahan daerah lainnya, seperti Kota Malang.

Apalagi, peran Satlinmas sebentar lagi akan sangat dibutuhkan dalam Pilkada serentak 2020. Saatnya Pemkab Malang untuk bertindak dan tak hanya memberikan instruksi kepada pemerintahan di bawahnya dalam urusan insentif atau honornya.