Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu MD Forkan saat bersama Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu MD Forkan saat bersama Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

MALANGTIMES - Hingga pencairan tahap tiga bulan November 2019 lalu, dari 19 desa di Kota Batu,  dana desa (DD) yang terserap 78 persen dan alokasi dana desa (ADD) yang terserap 75 persen.

“Memang untuk penyerapan desa di Kota Batu memang kurang maksimal,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu MD Forkan.

Ia menambahkan, penyerapan yang kurang maksimal itu lantaran kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah desa. Ditambah persoalan program pembangunan. Misalnya pembangunan fisik yang membutuhkan waktu cukup lama, kurang lebih memakan waktu empat bulan. Padahal, pencarian DD hanya memiliki jeda waktu yang singkat. Misalnya pencairan tahap satu bulan Januari ke tahap dua bulan Maret.

“Karena memang DD atau ADD banyak digunakan untuk program pembangunan. Dan pembangunan ini butuh proses yang lama,” imbuh Forkan.

Untuk mencairkan DD tahap satu,  setiap desa harus menyelesaikan peraturan desa (perdes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap dua laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya dan tahap tiga baru laporan tahap 1 dan tahap 2 tahun berjalan.

“Sepertinya ketakutan kepala desa salah menggunakan anggaran juga menjadi beberapa persoalan sehingga penyerapan DD hanya mencapai 78 persen," kata mantan sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu ini.

Sedangkan di Kecamatan Batu, penerimaan DD di masing-masing desa yakni Desa Sumberejo mendapatkan anggaran DD  Rp 1,3 miliar dan ADD Rp 3,3 miliar. Desa Oro-Oro Ombo mendapatkan anggaran DD Rp 1,6 dan ADD Rp 3,5. Desa Sidomulyo mendapatkan anggaran DD Rp 1,2 miliar dan ADD Rp 2,8 miliar. Desa Pesanggrahan mendapatkan anggaran DD  Rp 1,4 miliar dam ADD Rp 4,3 miliar.

Lalu di Kecamatan Bumiaji, Desa Punten mendapatkan anggaran DD  Rp 1 miliar dan ADD Rp 2,8. Desa Gunungsari mendapatkan anggaran DD sRp 1,7 miliar dan ADD Rp 3,7 miliar. Desa Tulungrejo mendapatkan anggaran DD  Rp 1,9 miliar dan ADD Rp 3,4. Desa Sumbergondo mendapatkan anggaran DD  Rp 1,3 miliar dan ADD sebesar Rp 2,7 miliar.

Desa Pandanrejo mendapatkan anggaran DD  Rp 1,2 miliar dan ADD Rp 2,9 miliar. Desa Bumiaji mendapatkan anggaran DD  Rp 1,3 miliar dan ADD Rp 3 miliar. Desa Giripurno mendapatkan anggaran DD Rp 2,1 miliar dan ADD Rp 4,6 miliar. Desa Bulukerto mendapatkan anggaran DD  Rp 1,3 miliar dan ADD Rp 3,3 miliar. Desa Sumberbrantas mendapatkan anggaran DD  Rp 1,2 miliar dan ADD Rp 3,1 miliar.

Di Kecamatan Junrejo,Desa Beji mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,1 miliar dan ADD Rp 2,7 miliar. Desa Junrejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,4 dan ADD Rp 2,7 miliar. Desa Tlekung mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,1 miliar dan ADD Rp 2,6 miliar. Desa Mojorejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1 miliar dan ADD Rp 2,4 miliar. Desa Pendem mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,4 dan ADD Rp 2,7 miliar. Desa Torongrejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,3 miliar dan ADD Rp 2,6 miliar.