Bupati Malang Sanusi menyampaikan tahun 2020 ada anggaran untuk perbaikan sekolah rusak dengan nilai Rp 8,5 miliar. (Nana)
Bupati Malang Sanusi menyampaikan tahun 2020 ada anggaran untuk perbaikan sekolah rusak dengan nilai Rp 8,5 miliar. (Nana)

MALANGTIMES - Janji Bupati Malang Sanusi terkait persoalan bantuan untuk rehabilitasi sekolah yang rusak di wilayahnya ternyata direspons secara cepat oleh para pengelola lembaga pendidikan. Laporan sekolah rusak pun mengalir ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk mendapat bantuan perbaikan atau rehabilitasi. 

Total laporan sekolah rusak  tahun 2019 yang telah masuk mencapai 102 unit dengan berbagai rincian kerusakan beragam. Ada yang bagian atapnya rusak dan nyaris roboh, ruang perpustakaan yang tak representatif, sampai pada fasilitas sekolah yang tak lagi bisa dipakai dalam proses belajar mengajar.

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

Kondisi inilah yang akhirnya mendapatkan jalan keluar, saat Sanusi memberikan janji atas kesiapan Pemkab Malang dalam memperbaiki berbagai sekolah yang mengalami kerusakan.
Janji ini pula yang pada tahun 2020 akan direalisasikan. Walaupun, tentunya tak akan bisa men-cover seluruh ajuan perbaikan dari berbagai lokasi sekolah yang mengalami kerusakan.

"Tahun depan kami alokasikan Rp 8,5 miliar untuk perbaikan sekolah rusak sebanyak 33 unit. Ini telah disetujui DPRD juga. Jadi, bisa direalisasikan tahun 2020," ucap Sanusi, Senin (9/12/2019).

Anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi meng-cover 33 unit sekolah yang rusak. Sedangkan sisanya akan diupayakan anggaran dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat sampai melalui bantuan sosial perusahaan atau CSR.

"Bertahap tentunya karena anggaran juga terbatas. Tahun depan hanya bisa 33 sekolah dan terus kami upayakan bantuan dari pemerintah pusat," ujar Sanusi.

Dia juga menambahkan, dari informasi Dinas Pendidikan, tahun 2020 juga direncanakan adanya bantuan untuk sekolah rusak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 14 unit. "Serta rencana untuk 6 unit sekolah akan dibantu lewat keuangan pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR)," imbuhnya.

Walau belum sesuai ekspektasi dengan janji yang disampaikan Sanusi, pengawalan anggaran untuk sekolah rusak tahun depan dengan nilai Rp 8,5 miliar mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pasalnya, baru tahun depan pula ada anggaran terbilang besar untuk rehabilitasi atau perbaikan sekolah rusak.

Hal ini disampaikan Slamet Suyono, kepala bidang sekolah dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. "Ini yang pertama  perbaikan sekolah di-cover anggaran daerah. Tentunya kami apresiasi upaya pengawalan anggaran Pak Bupati atas hal ini," ucapnya.

Selama ini Dinas Pendidikan hanya bisa menampung dan mengupayakan anggaran dari pusat bila ada laporan sekolah rusak di Kabupaten Malang. Sehingga, adanya kepastian tahun depan rehabilitasi sekolah rusak memakai anggaran daerah tentunya patut diapresiasi dan disambut hangat. 

Baca Juga : Cegah Covid 19 Pada Lansia dan Anak-Anak, Pemkot Batu Akan Beri Tambahan Nutrisi

Tak hanya itu. Dinas Pendidikan pun berupaya agar tahun 2020, sekolah yang rusak dan belum ter-cover melalui APBD bisa juga melakukan perbaikan. Yakni dengan melalui bantuan keuangan pemerintah pusat, dengan hasil sekitar 20 unit sekolah direncanakan bisa diperbaiki.

"Jadi, ada rencana anggaran dari Kemendikbud dan Kementerian PUPR dengan total 20 unit sekolah. Walau sekali lagi kami belum bisa memastikannya. Sebab, untuk itu, pemerintah pusat akan melakukan validasi dulu sebelum meluncurkan bantuan anggaran," urai Slamet.

Dari berbagai data yang ada, kegiatan rehabilitasi sekolah idealnya setiap tahun bisa menyasar ke sekitar 100 unit. Dengan angka itu, perbaikan ulangnya di sekolah tersebut akan kembali dilakukan pada 10 tahun ke depan. Dengan asumsi jumlah SD di Kabupaten Malang yang berjumlah sekitar 1.100 unit, maka bila 1 tahun bisa merenovasi 100 unit, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk meng-cover keseluruhan sekolah yang rusak itu. 

"Biasanya usia bangunan sekolah  hanya 10 tahun sampai maksimal 15 tahun. Di atas itu, diperlukan perbaikan dan rehabilitasi. Tapi lepas dari itu adanya anggaran daerah tahun depan sangat membantu untuk sekolah yang membutuhkan bantuan," ujar Slamet.

Menurut dia,  atas izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rachmat Hardijono, pihaknya juga bersiap untuk menggandeng berbagai perusahaan di Kabupaten Malang dalam upaya membantu perbaikan.  "Ini harapan kami, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang ke depannya juga bisa terlibat dalam membantu perbaikan gedung dan fasilitas sekolah,’’ tandasnya.