Bupati Malang Sanusi (kiri) dan Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menyepakati 12 ranperda untuk tahun 2020 datang dalam rapat paripurna DPRD, Senin (9/12) (Nana)
Bupati Malang Sanusi (kiri) dan Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menyepakati 12 ranperda untuk tahun 2020 datang dalam rapat paripurna DPRD, Senin (9/12) (Nana)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengusulkan 12 rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada DPRD untuk masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2020 mendatang.

12 Ranperda tersebut secara khusus dibahas dalam rapat paripurna antara Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang, Senin (9/12/2019) siang. Secara bergiliran, para pihak menyampaikan pandangannya terkait usulan Ranperda yang akan mulai dibahas di awal tahun 2020.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Dari 12 Ranperda inisiatif eksekutif tersebut, sebenarnya tak ada yang baru. Bahkan bisa dikatakan merupakan bentuk perubahan dari berbagai perda yang telah ada. 

Misalnya, Ranperda perubahan terkait rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Juga tindak lanjut adanya perubahan besar tata ruang wilayah di Kabupaten Malang, khususnya di wilayah perkotaan dikarenakan masifnya pembangunan skala nasional dan regional saat ini.

Usulan-usulan Raperda yang diajukan masuk dalam Prolegda di DPRD Kabupaten Malang, bisa dikatakan juga sebagai antisipasi tumpang tindih dan pelanggaran pembangunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten Malang. Tak heran, ranperda terkait itu disepakati oleh kedua belah pihak untuk ditindaklanjuti di tahun 2020 datang.

"Perubahan tata ruang dan wilayah menjadi fokus perhatian kami saat ini. Kita tak ingin pembangunan di wilayah kita malah membuat semrawut nantinya. Alhamdulillah DPRD Kabupaten Malang pun menyepakati dan memasukkannya dalam Prolegda 2020," kata Bupati Malang Sanusi, Senin (9/12/2019).

Walau hanya merupakan perubahan dari perda yang telah ada (Perda nomor 3 tahun 2010 terkait RTRW), persoalan tata ruang memang tak bisa lagi ditunda. Diperlukannya payung hukum daerah yang kuat, detail dan tentunya bersifat memaksa dengan adanya sanksi, menjadi hal urgen yang perlu disegerakan dalam proses penyusunannya. 

Perda perubahan RTRW diharapkan bisa menjadi panglima dalam proses pembangunan yang kian masif di Kabupaten Malang.

Tak hanya itu,  persoalan terkait rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi 2020-2040 serta zonasi perkotaan Karangploso, sebagai bagian dari 12 ranperda yang diusulkan juga patut dikawal bersama.

Hal ini didasarkan pada semakin urgennya wilayah-wilayah tersebut untuk diberi payung hukum yang tegas. Sehingga tak akan ada lagi keramaian terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi industri atau permukiman dan lainnya.

Selain ranperda terkait tata ruang dan wilayah, lainnya menyangkut persoalan pangan. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah sampai saat ini, terutama dalam konteks perubahan iklim ekstrem di dunia dengan segala dampaknya kepada manusia.

Kabupaten Malang masih bisa berbangga sebagai lumbung pangan di Jatim maupun nasional. Namun, berbagai persoalan terkait pangan sehat bagi masyarakat pun tetap menjadi hal yang tak bisa dielakkan dalam pemenuhannya. 

Hal ini didasarkan pada kasus stunting di Kabupaten Malang dikarenakan asupan gizi buruk kronis serta menyentak berbagai kalangan saat itu.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Selain hal itu, Kabupaten Malang juga termasuk wilayah rawan bencana alam. Dengan kondisi itu pula, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyiapkan cadangan pangan untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah.

Maka, ucap Sanusi, persoalan pangan ini pula yang diajukan Pemkab Malang untuk memiliki payung hukum daerah. "Ajuan ranperda kita terkait ini adalah mengenai pengawasan mutu dan pangan segar asal tumbuhan serta aturan terkait cadangan pangan daerah," ujar politis PKB asal Gondanglegi ini.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto pun menyepakati bahwa dari 12 ranperda inisiatif eksekutif di tahun 2020, khususnya terkait tata ruang dan wilayah menjadi sangat penting untuk segera ditindaklanjuti bersama-sama.

"Beberapa usulan ranperda eksekutif terkait tata ruang wilayah memang telah jadi telaah kita juga. Pertumbuhan pembangunan dan kawasan terbangun sangat cepat dan perlu adanya regulasi daerah yang kuat. Hal ini yang membuat kami sepakat terhadap usulan ranperda dari eksekutif itu," ujarnya.

Walau terbilang berat dengan melihat kuantitas ranperda yang diusulkan untuk tahun depan, Didik Gatot mengatakan, skala prioritas penyusunan akan jadi paramater dalam hal itu. "12 ranperda dalam setahun. Jadi hitungannya untuk setiap bulan 1 ranperda. Ini bisa terwujud bila eksekutif juga bekerja bersama kita dalam percepatan ini," imbuh Didik Gatot.

Mengenai Ranperda terkait pangan, juga didasarkan atas kayanya berbagai tumbuhan yang hidup di Bhumi Arema. Dari berbagai kegiatan yang dihelat oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, banyak sekali tumbuhan yang dianggap sepele ternyata memiliki kandungan yang dibutuhkan tubuh manusia agar sehat. Pun saat diolah, tumbuhan-tumbuhan itu menjadi santapan atau kudapan enak dan tentunya sehat.

Dengan berbagai kondisi dan potensi inilah ranperda inisiatif eksekutif di tahun 2020 memang lebih terlihat fokus pada persoalan tata ruang dan wilayah serta pangan. Sedangkan untuk sisanya merupakan ranperda reguler setiap tahun. 

Seperti Ranperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik untuk tahun 2019-2021 maupun terkait ranperda mengenai perseroan Artha Kanjuruhan. Lainnya adalah ranperda perubahan tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha serta pembentukan dan susunan perangkat daerah.