Maket rencana pembangunan gedung bersama di kawasan Balai Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Maket rencana pembangunan gedung bersama di kawasan Balai Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Empat proyek mercusuar Kota Malang dipantau langsung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keempat proyek itu adalah Malang Creative Centre (MCC), Islamic Centre, Jembatan Kedungkandang, dan Gedung Kantor Bersama Pemerintah Kota Malang.

Seluruh tahapan dari proses perencanaan hingga lelang akan dipastikan mendapat pendampingan dari LKPP. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Ir. Hadi Santoso usai melakukan koordinasi dengan LKPP di Balai Kota Malang, Senin (9/12/2019).

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Pria yang akrab disapa Sony itu menyampaikan, proses pendampingan dengan LKPP dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tepat sasaran. Rencananya, pendampingan akan dimulai pada Januari 2020 mendatang.

"Pak Wali (Wali Kota Malang; red) yang menghendaki untuk dilakukan pendampingan, dan pendampingan dilakukan setelah perubahan nomenklatur dijalankan," kata Sony pada wartawan.

Semua hal, termasuk yang berkaitan dengan teknis menurutnya akan didiskusikan bersama LKPP. Termasuk hal yang paling mendetail berkaitan dengan dokumen lelang. Pasalnya, LKPP akan melakukan pendampingan hingga telah ditemukan pemenang tender.

"Pendampingan dilakukan untuk lebih meningkatkan keterbukaan," tambahnya.

Sementara itu, Kasubdit Advokasi Pemda Wilayah Barat LKPP, Tjipto Prasetyo menyampaikan, pendampingan yang dilakukan LKPP harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah proyek paket pengerjaan dengan risiko tinggi dan bersifat kompleks. Kemudian, proyek yang memiliki sejarah dan kontroversial dan berhubungan dengan masalah hukum.

Kriteria selanjutnya adalah paket yang sensitif dan berhubungan dengan politik serta bisa menimbulkan konflik. Selain itu, proyek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, untuk layanan dasar masyarakat atau yang nilai relatif besar ketimbang paket lain.

"Pendampingan di Kota Malang baru pertama kali, dan ini langsung empat proyek. Biasanya setiap daerah memang hanya satu proyek saja," terang Tjipto.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Dia menyampaikan, pendampingan yang dilakukan LKPP salah satunya menuntun langkah yang diambil Perangkat Daerah (PD) yang berkaitan. Persiapan hingga langkah yang diambil selalu dikontrol untuk tetap pada jalurnya.

Sementara untuk proyek yang berkaitan dengan hukum, seperti Jembatan Kedungkandang misalnya, Tjipto menyampaikan jika itu bukan wewenang LKPP. Sehingga, proses pendampingan akan terus dilakukan sesuai perencanaan.

"Untuk masalah hukum itu pastinya ranah hukum sendiri, sedangkan proyek agar tetap berjalan," pungkasnya.