Hafi Lutfi Kepala Dishub Kabupaten Malang (kiri) bersama Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen Theresia Wiwin saat penandatangan MoU program BANTU Kir (Nana)
Hafi Lutfi Kepala Dishub Kabupaten Malang (kiri) bersama Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen Theresia Wiwin saat penandatangan MoU program BANTU Kir (Nana)

MALANGTIMES - Hari Anti Korupsi yang jatuh tanggal 9 Desember dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang untuk melakukan tindak nyata membendung dan menihilkan praktik korupsi di tubuh organisasinya. Yakni, dengan melakukan kerja sama dan kesepahaman atau MoU dengan Bank Jatim Cabang Kepanjen terkait pola pembayaran uji kir.

Semula, pembayaran uji kir dilakukan secara manual. Nantinya dengan adanya MoU, tak ada lagi retribusi kir yang dipegang petugas Dishub Kabupaten Malang. Melainkan, seluruh biaya kir akan secara langsung dibayarkan ke petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen. 

Melalui program Bayar Non Tunai Uji (Bantu) Kir yang sebenarnya telah mulai dilakukan penjajakan sekitar satu tahun lalu. "Kini, Alhamdulillah untuk MoU akhirnya terlaksana. Kebetulan juga bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, jadi klop dengan harapan kami dalam program Bantu Kir ini, yaitu menutup lubang adanya praktik korupsi," kata Hafi Lutfi, Kepala Dishub Kabupaten Malang, Senin (9/12/2019) kepada MalangTIMES.

Program Bantu Kir, lanjut Lutfi, juga sebagai upaya Dishub Kabupaten Malang memberikan kenyamanan dan keamanan. Baik bagi para petugasnya sendiri, maupun bagi masyarakat pengguna jasa kir. Mengingat, godaan adanya pungli atau korupsi akan terkikis dengan sistem Bayar Non Tunai Uji Kir (Bantu). 

"Petugas kir tak pegang uang tunai terkait penarikan retribusi  dengan adanya MoU bersama Bank Jatim ini. Ini secara langsung menutup adanya praktik korupsi atau pun praduga-praduga miring masyarakat kepada petugas," ujar mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang ini, setelah penandatanganan MOU dengan pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen.

Punggawa Dishub Kabupaten Malang bersama pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen setelah MoU program BANTU Kir (Nana)

Seperti diketahui, penarikan retribusi uji kir di dua wilayah yaitu di Talangagung dan Karanglo, terbilang besar secara nominalnya. Yakni mencapai Rp 3,6 miliar di tahun 2018 dan dimungkinkan akan terus meningkat tahun depannya. Apalagi adanya rencana untuk pembangunan dan penambahan fasilitas dan akreditasi Balai Uji Kir, khususnya di Karanglo. 

Transaksi keuangan itulah yang tak diharapkan menjadi persoalan di kemudian. Misalnya, jika ada tindakan petugas melakukan pungli dan korupsi. Sehingga, lewat program Bantu Kir dengan Bank Jatim Cabang Kepanjen, tak akan ada lagi bayar tunai retribusi uji kir yang ditarik oleh petugas Dishub secara langsung.

"Seluruh transaksi di Dishub akan berbasis bayar non tunai ke depannya. Seperti untuk parkir yang sudah berjalan, nanti jukir langsung setor ke pihak bank yang ditunjuk. Sekarang, untuk uji kir pun akan serupa. Nanti Bank Jatim yang akan menerima pembayaran retribusi masyarakat," ujar Lutfi.

Di kesempatan yang sama, Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen, Theresia Wiwin Ermawati, menyambut antusias adanya kerjasama dengan Dishub Kabupaten Malang itu. Dengan adanya MoU, maka pihaknya juga bisa membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasalnya, dengan sistem bayar non tunai seperti dalam program Bantu Kir Dishub, maka wujud transparansi keuangan pun bisa dicapai. "Tentunya kita memberikan apresiasi atas MoU ini. Sehingga apa yang diharapkan Dishub bisa terwujud juga dengan keberadaan pihak kami. Yakni transparansi keuangan sekaligus percepatan setoran retribusi. Selain tentunya bisa menutup lubang korupsi juga. Ini menjadi langkah positif dan patut diapresiasi," ujar Wiwin kepada MalangTIMES.

Wiwin juga mengatakan, MoU dengan Dishub Kabupaten Malang ini juga merupakan kerja samanya yang pertama setelah dirinya menjabat sebagai Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen. 

"Sehingga diharapkan kerja sama ini akan benar-benar bisa mewujudkan harapan Dishub dalam menegakkan praktik bersih dan baik dalam anggaran. Kita akan men-support-nya secara maksimal dan berharap OPD lain juga bisa melakukan hal yang sama ke depannya," pungkasnya.