Koordinator tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI, Asep Rahmat Suwandha (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Koordinator tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI, Asep Rahmat Suwandha (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mencatat masih banyak kebocoran pajak yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dari jenis pajak yang ada, kebocoran terbesar berada pada jenis pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan jenis pajak lainnya seperti Hotel, tempat hiburan, parkir, reklame, restoran, kos-kosan, air tanah, dan pajak bumi bangunan (PBB) juga punya andil dalam kebocoran itu. Hanya saja, data base dari jenis pajak itu belum diketahui.

"Gede (pajak BPHTB), jumlahnya berapa saya ga bisa paparkan. Saya itu harus investigasi, tapi sampling-sampling sudah kita lihat dan itu real. Nggak hanya BPHTB, reklame juga gede, baik yang bertiang atau nggak. Dari beberapa sampel kita lihat ada yang harusnya sampai 10 kali lipat dari yang dibayarkan saat ini," ujar Koordinator tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI Wilayah VI, Asep Rahmat Suwandha saat ke Kota Malang belum lama ini.

Asep menjelaskan, dari sampel potensi wajib pajak (WP) di Kota Malang ada dugaan kurang lebih 1.000 pelaku WP yang belum terdaftar di Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, data base yang ada belum menjelaskan secara detail. Sehingga, adanya pemasangan alat Tapping Box di tempat-tempat WP sangat penting untuk mengantisipasi semakin tingginya kebocoran itu.

"Karena WP di kita mencapai 1000, nah sambil jalan nanti kita benahi database nya. Berapa kamar di kos-kosannya, berapa hotelnya. Dan saya menduga selama tidak ada alat, dipastikan dia nggak ada kebutuhan yang memadai untuk melaporkan pajaknya," imbuhnya.

Dengan alat tersebut, lebih lanjut ia mengatakan akan ada peningkatan dalam penerimaan kas daerah secara real time. Baik itu tempat WP seperti hotel, restoran, tempat hiburan atau tempat parkir, karena langsung terkoneksi dengan Pemda.

"Sistem dari alat itu nanti yang mengirim ke Pemda. Bagaimana tahunya benar tidak, itu sudah terintegrasi dengan pusat. Jadi, nantinya pajaknya dihitung berdasarkan transaksi setiap harinya. Oh, hari ini transaksinya berapa, jadi bisa diketahui hutang pajaknya berapa. Bukan lagi berdasarkan yang selama ini dilaporkan," pungkasnya.