Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang menyampaikan Rabu (11/12/2019) depan rusunawa ASN akan diresmikan oleh Menteri PUPR (Nana)
Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang menyampaikan Rabu (11/12/2019) depan rusunawa ASN akan diresmikan oleh Menteri PUPR (Nana)

MALANGTIMES - Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) aparat sipil negara (ASN) Kabupaten Malang, mulai menampakkan kepastian. Setelah hampir satu tahun dibangun, hunian yang berlokasi di area Block Office Kepanjen itu secara fisik sudah tuntas.

Artinya, para ASN Kabupaten Malang yang telah mendaftar sebagai penyewa, dipastikan secepatnya bisa menikmati rusunawa berlantai 4 dengan tipe 36 ini. Rencananya, rusunawa ASN tersebut akan diresmikan secara langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR),  Basoeki Hadimoeljono, pada hari Rabu (11/12/2019) depan. 

Baca Juga : Sederet Megaproyek Pemkot Malang Ditunda, Termasuk Pembangunan Mini Block Office

Kepastian tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ( DPKPCK) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat. "Rusunawa ASN rencananya akan diresmikan oleh pak Menteri pada hari rabu depan. Tentunya sekaligus serah terima pembangunan dan pengelolaannya, sehingga secepatnya bisa dioperasikan," ucap Wahyu, Senin (9/12/2019) kepada MalangTIMES.

Mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang itu mengungkapkan bahwa pembangunan rusunawa menelan anggaran hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 16,1 miliar dari total bantuan Rp 25 miliar. Proses pelaksanaan pembangunannya juga dikawal oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah Daerah (TP4D) yang berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen. 

Keberadaan rusunawa itu sendiri telah cukup lama ditunggu para ASN di Kabupaten Malang. Hingga saat ini, sudah ada 27 ASN yang telah mendaftar. Pemkab Malang pun telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyongsong diresmikannya rusunawa ASN. Baik berupa studi banding ke rusunawa ASN di luar pulau, sampai pada berbagai teknis pengelolaannya lainnya. 

"Kita telah melakukan beberapa persiapan teknis pengelolaan, walaupun tentunya belum bisa kita terapkan. Insyaallah setelah diresmikan dan diserahterimakan, akan segera kita finalisasi teknis pengelolaannya," ujar Wahyu.

Salah satu yang nantinya akan disepakati adalah terkait tarif sewa rusunawa ASN. Hal ini juga banyak dipertanyakan oleh para penyewa. Wahyu menyampaikan, sampai saat ini belum disepakati besaran tarif. 

Dia menyebut, pihak DPKCPK telah melakukan studi banding di rusunawa ASN Baddoka, Makassar. Di Makassar, nominal sewa per unitnya Rp 250 ribu untuk lantai satu. Sedangkan lantai dua Rp 225 ribu, dan lantai tiganya hanya Rp 200 ribu. 

Baca Juga : Bupati dan Plt Wali Kota Blitar Kompak Sumbangkan Gaji Selama Pandemi Covid-19

"Untuk tarif, kita tentunya tak bisa menyamakan dengan di Makassar karena konsepnya sudah standar perkotaan. Insyaallah biaya sewa sangat terjangkau nantinya," tegas Doktor Ilmu Sosial ini kepada MalangTIMES.

Sedangkan untuk aturan penyewa rusunawa ASN yang sejak lama digodok, tetap tak berubah. Yakni, penyewa harus berstatus PNS atau juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Malang. Serta belum menikah atau berkeluarga. 

"Untuk aturan penyewa kita prioritaskan yang bujangan atau lajang. Bila nanti menikah, maka penyewa harus pindah. Dengan begitu rusunawa bisa diisi bergantian," pungkas Wahyu.