Bupati Malang Sanusi bersama para pelajar dalam acara Gema Desa (Humas Pemkab Malang)
Bupati Malang Sanusi bersama para pelajar dalam acara Gema Desa (Humas Pemkab Malang)

MALANGTIMES - Komitmen memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Malang tak hanya menyasar infrastruktur, tapi juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer yang jumlahnya sekitar 6.295 orang pada tahun 2019. Jumlah itu merupakan jumlah guru honorer yang 2019 ini mendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan besaran Rp 1,2 juta per tahun atau hanya mendapat Rp 100 ribu per bulan sampai saat ini.

Baca Juga : Dampak Covid-19, Beasiswa LPDP ke Luar Negeri Ditunda Tahun Depan

Hal ini pula yang kembali diungkit oleh Bupati Malang Sanusi di acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang digelar di halaman luar stadion Kahuripan, Desa Talok, Kecamatan Turen, Minggu (8/12/2019).

Di hadapan ribuan guru se-Kabupaten Malang, Sanusi mengangkat komitmen Pemkab Malang dalam mewujudkan kesejahteraan para guru honorer serta membandingkannya dengan upah buruh yang awal 2020 nanti sesuai upah minimum kabupaten (UMK) telah mencapai sekitar Rp 3 juta per bulan.

"Pemkab Malang komitmen terus untuk meningkatkan gaji guru honorer. Ini kami terus kawal dan terus kami ajukan ke DPRD agar sesuai dengan UMK," ucap Sanusi saat memberikan sambutan sebelum kegiatan jalan sehat HUT PGRI.

Politisi PKB ini juga secara tegas menyampaikan bahwa menjadi dzalim bila pemerintah meminta pihak lain (perusahaan) untuk membayar upah sesuai UMK, tapi untuk membayar pegawai pemerintah, yaitu guru honorer, tidak bisa sesuai UMK. "Ini menurut saya sebagai bupati jadinya dzalim," ujar Sanusi.

Terkait pernyataannya itu pula, sejak tahun lalu Pemkab Malang melalui Dinas Pendidikan mulai meningkatkan insentif para guru honorer. Walau belum maksimal dan sesuai dengan UMK Kabupaten Malang,  komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer terus dikawalnya.

Hal ini kembali kepada output dari pendidikan di Kabupaten Malang sendiri yang tak mungkin berhasil bila guru honorer dibiarkan  berjuang sendirian dalam mendapatkan haknya. Apalagi peran guru honorer pun tak bisa dipandang sebelah mata. Atau sama beratnya dengan para guru PNS dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Malang.

Data dari PGRI Kabupaten Malang mencatat, jumlah guru ASN yang hanya sebanyak 9 ribu dengan jumlah sekolah sekitar 2.283 dari jenjang dasar sampai menengah atas tak memungkinkan bisa tertangani secara ideal dalam proses belajar mengajar di berbagai lembaga pendidikan tersebut. Contoh terkecil adalah  SD, dengan komposisi ideal satu sekolah diisi 10 orang guru yang terdiri dari enam guru kelas, satu guru agama, satu guru olahraga, satu penjaga sekolah, dan satu lagi adalah kepala sekolah.

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

Tapi, dari data PGRI Kabupaten Malang yang disampaikan oleh ketuanya, Dwi Sucipto, faktanya rata-rata lembaga pendidikan SD bahkan SMP di Kabupaten Malang hanya memiliki lima guru ASN. Sehingga lima orang lainnya adalah guru honor.

"Maka bila bicara beban tugas, guru honorer sama dengan guru PNS. Karena itu. adanya komitmen Pemkab Malang terus meningkatkan insentif merupakan langkah tepat," ucap Dwi.

Hitung-hitungan kotor, guru honorer hanya diapresiasi sebesar Rp 450 ribu per bulan. Rp 350 ribu dari BOS dan Rp 100 ribu dari adanya tambahan insentif Pemkab Malang. Walau Sanusi terus menggenjot agar bisa setara UMK, kondisi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang masih belum mampu meng-cover kebutuhan tersebut.

Dengan penambahan Rp 100 ribu insentif bagi  6.295 guru honorer saja, Pemkab Malang harus menggelontorkan dana sebesar Rp 7,5 miliar. Tapi, lepas dari berbagai kendala itu, Sanusi menegaskan pihaknya akan terus mengawal agar hak guru honorer nantinya bisa setara UMK.
"Salah satunya kami genjot terus PAD Kabupaten Malang setiap tahun," pungkasnya.