Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah pusat tengah menggodok wacana yang diusulkan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto terkait skema jam kerja bagi ASN. Skema itu mengenai tambahan hari libur menjadi Jumat, Sabtu, dan Minggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Konsep tersebut dinilai sebagai Flexible Working Arrangement (FWA) atau pengaturan kerja yang fleksibel. Tambahan libur itu tetap dimungkinkan tanpa mengurangi jam kerja ASN.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan tidak menyetujui adanya konsep tersebut. Lantaran, jika ada penambahan hari libur maka dinilai lebih memberatkan. 

Karena, penambahan libur juga akan berpengaruh pada jam kerja ASN yang semula di mulai pukul 08.00 - 16.00 menjadi lebih panjang, yakni mulai pukul 08.00 - 19.00.

"Saya masih ndak setuju, ketika itu akumulatif ditambah. Karena jumlah jamnya, kalau jamnya tetap berangkat jam 8 pulang jam 4 sore nggak apa-apa. Tapi ketika itu ditambah jamnya, kan bebannya harus nambah," ujarnya.

Ia menjelaskan wacana penambahan hari libur dibarengi dengan penambahan jam kerja itu dinilainya hanya cocok untuk diterapkan di DKI Jakarta yang memang mengalami kondisi kemacetan saat jam pulang kerja di sore hari.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

"Yang cocok itu saya kira di Jakarta, karena macet kalau pulang sore. Di sana kalau jam 7 malam kan lihat sepinya. Lha kalau di sini (Pemkot Malang), jam segini (siang menjelang sore) saja sudah banyak yang ngantuk," imbuhnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Aji ini mengatakan kebijakan wacana itu harus dibarengi dengan kualitas ASN. Bukan masalah apakah kerja selalama 5 hari atau 4 hari dalam satu minggu, asalkan kualitas bisa lebih meningkat. Salah satunya, mengenai sarana prasarana (sarpras) dalam menunjang kinerja ASN.

"Kerja nggak usah 5 hari, nggak usah 4 hari tapi kualitas kerjanya yang ditingkatkan. Kemudian ada sarpras digitalisasi sudah jalan, artinya kerja 4 hari tapi sama halnya dengan 7 hari itu perlu ada kurikulumnya," tandasnya.