Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang Achmad Rukmiyanto (2 dari kiri) dalam sosialisasi UMK 2020 (Nana)
Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang Achmad Rukmiyanto (2 dari kiri) dalam sosialisasi UMK 2020 (Nana)

MALANGTIMES - Kenaikan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2020 ternyata berdampak signifikan dalam hubungan industrial di berbagai daerah. 

Sayangnya, dampak itu lebih pada sisi mengkhawatirkan berbagai kalangan sampai pemerintah. Yakni penutupan atau relokasi pabrik sekaligus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini misalnya terlihat di perusahaan yang berdomisili di Karawang, Jawa Barat. Dimana, perusahaan manufaktur bersiap memutus kerja sekitar 2.500 karyawan. Maupun di wilayah Jawa Timur (Jatim) dimana dari data Asosiasi Pengusaha Indonesia, sudah mulai ada perusahaan yang bersiap untuk memindahkan lokasi usahanya ke Jawa Tengah (Jateng). Artinya, relokasi perusahaan tentunya akan membuat PHK terjadi.

Berbagai kondisi inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten Malang pun mengantisipasi adanya gejolak industrial antara pengusaha dan buruh atau pekerja. Yakni melalui kegiatan sosialisasi terkait UMK terhadap puluhan perusahaan yang ada di Kabupaten Malang serta dari serikat buruh yang mewakili para pekerja.

Sosialisasi yang digelar  Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Malang ini, tak hanya menyampaikan terkait jumlah UMK 2020 yang harus ditaati perusahaan saja tapi juga untuk ajang sharing dan diskusi bagi Pemkab Malang, pengusaha dan buruh.

"Inti dari sosialisasi sebenarnya lebih pada bagaimana antara pengusaha dan buruh bisa senada terkait kenaikan UMK. Sehingga saat diterapkan tahun depan tak ada gejolak industrial yang tentunya akan merugikan semua pihak," kata Achmad Rukmiyanto Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Kamis (5/12/2019).

Totok sapaan Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang ini melanjutkan, dengan adanya sosialisasi itu diharapkan akan menghasilkan kesepahaman antara dua pihak yang sama-sama setara dan saling memahami.

"Jadi harapan besar kita sebagai pemerintah adalah dengan adanya kenaikan UMK ini tak terjadi hal yang tak kita inginkan bersama-sama," tegasnya.

Seperti diketahui, UMK Kabupaten Malang 2020 adalah sebesar Rp Rp 3.018.275,36 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/568/KPTS/013/2019. Naik sekitar 8,51 persen dibanding tahun lalunya yang hanya mentok di nilai Rp 2.781.564,00. 

Kenaikan inilah yang diprediksi akan menimbulkan gejolak industri di berbagai daerah dan hal itu ternyata sudah mulai terlihat diberbagai wilayah, tak terkecuali di Jatim. 

Tapi, kata Totok, untuk di wilayah Kabupaten Malang, kondisi yang terjadi diberbagai daerah, tak terlihat terjadi. "Sekali lagi harapan kita yang terjadi di daerah lain tak terjadi di sini. Kita percaya pengusaha dan buruh Kabupaten Malang sama-sama memahami posisinya masing-masing," ujarnya.

Pernyataan Totok ini didasarkan juga pada data terkait pengajuan penangguhan UMK dari perusahaan yang belum masuk ke Disnaker sampai saat ini.

"Belum ada yang mengirim itu ke kita. Kalau pun ada kami harap segera diajukan karena maksimal 10 hari harus sudah masuk dari diberlakukannya UMK. Sehingga nanti Gubernur akan mengeluarkan surat keputusan terkait itu," imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPC KSPSI Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo mengapresiasi langkah Disnaker dengan mengadakan sosialisasi antar elemen tersebut. Sehingga, bisa disepakati dan dipahami bersama berbagai persoalan industri dengan adanya kenaikan UMK 2020. 

"Kita apresiasi langkah itu. Ini akan membuat hubungan industri di Kabupaten Malang semakin baik. Kalau pun ada kendala di kedua belah pihak, forum itu bisa jadi ruang yang baik untuk mencari solusi bersama," ujarnya.

Kusmantoro juga menegaskan, pihaknya tentu tak ingin kenaikan UMK akan membuat satu sama lain pelaku industri merasa dirugikan. 

"Harapan kita sama, bahwa kenaikan UMK tak menjadi kendala yang bisa merugikan seluruh pihak. Agar tak menjadi api dalam sekam, maka komunikasi bersama bisa dijadikan solusi," tandasnya.