Belasan warga Desa Ngenep saat mendatangi kantor Polres Malang untuk melaporkan dugaan kasus penebangan pohon dan pemalsuan berkas penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh Kades (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Belasan warga Desa Ngenep saat mendatangi kantor Polres Malang untuk melaporkan dugaan kasus penebangan pohon dan pemalsuan berkas penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh Kades (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dengan raut wajah geram, belasan warga Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, nekat mengeruduk kantor Polres Malang, Rabu (4/12/2019) siang. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengadukan aksi penebangan pohon tanpa ijin dan pemalsuan berkas.

Niti Ahmad selaku tokoh masyarakat Desa Ngenep yang juga bertindak sebagai koordinator warga ini, mengaku kecewa dengan aksi penebangan pohon jenis kemiri yang ada di wilayah desanya tersebut.

”Kami mewakili warga yang ada di desa nekat membuat pengaduan ke Polres Malang, karena kecewa setelah tiga pohon kemiri yang selama ini dijadikan sumber mata air ditebang,” kata Ahmad saat ditemui awak media usai membuat laporan ke Polres Malang, Rabu (4/12/2019).

Dari penjabarannya, Ahmad mengaku jika pohon yang dijadikan penyangga sumber mata air tersebut, ditebang dengan tanpa adanya persetujuan masyarakat Desa Ngenep. Sedangkan terduga pelakunya adalah Ngateman.

”Katanya pohon yang ditebang sudah mati, padahal masih kokoh berdiri. Pohon kemiri itu sangat penting bagi penduduk desa, selain untuk penyangga sumber mata air juga berfungsi untuk penghijauan,” terang Ahmad.

Ketika dimintai keterangan oleh warga, Ngateman mengaku jika yang menyuruh menebang pohon adalah Mulyono yang juga sebagai Kamituwo dan Suwardi selaku Kades (Kepala Desa) Ngenep.

”Sesuai kesepakatan warga desa, sejak dulu pohon yang ada di sekitar sumber mata air memang dilarang untuk ditebang. Namun, belum ada musyawarah dengan penduduk, pohonnya tiba-tiba sudah ditebang tanpa izin,” jelas Ahmad.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MalangTIMES.com, penebangan pohon terjadi pada 3 Oktober 2019 lalu. Beberapa hari setelah penebangan terjadi, ada salah seorang yang menyerahkan uang senilai Rp 2 juta kepada warga. Dari pengakuan si pemberi uang, nominal senilai Rp 2 juta itu diberikan kepada karang taruna dan bendahara Desa Ngenep.

"Meski dipaksa, namun warga tidak ada yang bersedia menerima uang pemberian yang diduga hasil penebangan pohon tersebut. Warga mengaku takut menerimanya sebab mengetahui jika pohon yang ditebang sudah dirawat oleh warga setempat sejak puluhan tahun lalu,” ungkap Ahmad.

Di sisi lain, perwakilan Warga Desa Ngenep juga melaporkan Kades mereka dengan beberapa dugaan kejahatan. Diantaranya terkait dugaan pemalsuan berkas dan tanda tangan, yang digunakan untuk penjualan tanah milik desa.

”Kalau yang terkait pemalsuan data dan penyerobotan lahan, korbannya sudah ada banyak. Untuk laporannya menyusul, akan segera kita buatkan laporan ke Polres Malang. Soalnya kalau tidak segera diusut, korbannya akan bertambah banyak,” tegas Ahmad.

Perlu diketahui, tanah yang diduga diserobot oleh Kades Ngenep ini merupakan aset desa. Dimana, tanah milik warga itu, selama ini dimanfaatkan untuk penampungan sampah. Namun oleh si Kades, tanah tersebut di klaim merupakan kepemilikannya dengan cara mengatasnamakan tanah dengan nama istrinya. 

Setelah itu, tanah dijual dengan menggunakan sistim per kavling. Sejauh ini audah ada sekitar 9 orang yang menjadi korban. Bahkan salah satu kampus swasta di Kota Malang juga merasa tertipu setelah membeli tanah yang dijual per kavling tersebut.

”Laporan yang kami buat sudah diterima, tapi oleh penyidik Polres Malang diminta untuk melengkapi berkas dan bukti terkait penebangan pohon dan penyerobotan tanah tersebut,” keluh Ahmad sembari menunjukkan segebok berkas yang diklaim sebagai tanda bukti terkait pelaporan warga yang dilayangkan ke Polres Malang.

Berawal dari laporan tersebut, MalangTIMES.com mencoba untuk mencari kejelasan kepada pihak terlapor. Namun hingga berita ini ditulis, wartawan belum mendapat konfirmasi secara pasti terkait laporan yang dilayangkan warga Desa Ngenep tersebut.