Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES -  Pendapatan pajak daerah Kota Malang dinilai masih terlalu sedikit. Karenanya, menyongsong hal tersebut pemerintah pusat sangat getol untuk memacu seluruh kepala daerah meningkatkan pendapatan warganya. 

Nah, dengan banyaknya potensi pelaku usaha yang bermunculan di Kota Malang, pendapatan pajak dinilai mampu meningkat 10x lipat, setidaknya untuk kategori pajak hotel. Namun, harus seiring dengan peningkatan potensi sektor pajak lainnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan dalam acara dalam Sosialisasi tentang Program Pajak Online Dalam Rangka Program Pencegahan Korupsi di Bidang Pendapatan Daerah oleh Pemkot Malang dan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah 6, di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang hari ini (Rabu, 4/12).

"Semalam, saya ingat di salah satu hotel di Malang itu tertera pajak 10 persen. Saya tanya, berapa pendapatan pajak hotel di Kota Malang, ternyata sekitar Rp 47 miliar per Desember ini. Kalau dihitung-hitung sehari sekitar Rp 25 juta untuk hotel saja. Ini kecil dibandingkan jumlah hotel yang ada di Kota Malang," paparnya.

Ia juga menilai, perhitungan target potensi pajak Kota Malang dipatok terlalu rendah. Sehingga, menjadikan pendapatan pajak daerah tidak sesuai. Terlebih banyak potensi seperti hotel, restoran, dan cafe yang dianggap mampu memberikan peningkatan pajak.

"Jelas potensi PAD lebih besar daripada yang ditargetkan saat ini. Naik 10x lipat harusnya bisa, untuk pajak Hotel saja," ungkapnya.

Karenanya, pemerintah daerah terus didorong untuk melakukan upaya perbaukan dalam mendorong kepatuhan pelaku wajib pajak untuk membayar dan mencegah kebocoran penerima pajak. Yakni, melalui sistem pajak online yang dalam hal ini Pemkot Malang diminta segera menjalankan program tersebut melalui alat khusus yang disebut sebagai Taping Box.

"Alat itu tidak harus selalu sama dengan setiap daerah, itu bisa disesuaikan. Nah, Pemda bisa mengajak akademisi. Malang kan banyak mahasiswa, kalau ada yang berinovasi membuatnya bagus juga," katanya.

Dari alat tersebut, nantinya semua laporan pembayaran pajak akan terdeteksi. Yang mana sistem pemungutannya juga akan diawasi dan dilakukan secara transparan. Sehingga para pelaku wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah daerah.

"Intinya ada satu sistem yang terkoneksi, antata pembayar pajak dengan bank daerah yang bisa dipantau oleh para pemungut pajak. Sehingga semua uang masuk ke khas daerah, kita juga berikan kesadaran kepada para wajib pakak supaya mereka mengetahui bawa pajak yang mereka pungut itu dititipkan untuk diberikan kepada Pemkot," tandasnya.