Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono menyampaikan adanya penundaan SPMT bagi pejabat yang pindah tugas (dok MalangTIMES)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono menyampaikan adanya penundaan SPMT bagi pejabat yang pindah tugas (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono mengingatkan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serapan anggaran 2019. Plus pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada para pejabat yang pindah tugas setelah adanya mutasi yang dilakukan oleh Bupati Malang Sanusi, beberapa waktu lalu.

Pasalnya, Didik Budi tak berharap di akhir tahun 2019 ini, penggunaan anggaran yang dipegang oleh para pejabat yang kini dimutasi akhirnya dilimpahkan kepada pejabat baru. Yang notabene tak mengetahui secara detail pemakaian anggaran sejak awal tahun sampai awal Desember 2019. Eksesnya, kata Didik Budi, akan mempengaruhi proses pelaporan keuangan yang wajib dipertanggungjawabkan.

Baca Juga : Sumbang Angka Positif Covid-19 Tertinggi, Gubernur Jatim Belum Ajukan PSBB

“Karena itu kita tunda dulu SPMT-nya (Surat Perintah Melaksanakan Tugas). Dari per tanggal 1 Desember 2019 menjadi tanggal 31 Desember,” ucapnya dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) pejabat eselon Pemkab Malang, Rabu (4/12/2019).

Penundaan SPMT itu, didasarkan agar pejabat lama yang kena mutasi bisa menyelesaikan terlebih dahulu penataan keuangannya sampai akhir tahun 2019. Sehingga saat  bertugas di tempat barunya, tak ada lagi persoalan pertanggungjawaban yang tak tuntas. “Kita antisipasi agar tak terjadi seperti itu. Karena ini akan berpengaruh juga pada penilaian capaian kinerja nantinya,” ujar Didik Budi.

Penundaan SPMT itu juga dimungkinkan juga didasarkan pada data yang dilansir oleh laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang memperlihatkan capaian serapan anggaran dan progress pembangunan di Kabupaten Malang sampai Oktober 2019. Dimana, dari laman www.monev.lkpp.go.id terlihat bahwa progress keuangan baru mencapai 66,69 persen dari target penyerapan sampai 95 persen di bulan Oktober 2019.

Di progress fisik lebih mengkhawatirkan lagi. Dimana data yang dilansir itu dari target yang seharusnya dituntaskan sampai Oktober 2019 sebesar 93 persen hanya finish di angka 43,24 persen saja.

Kondisi ini pula yang membuat Didik Budi mengingatkan persoalan tersebut serta menunda SPMT untuk pejabat baru yang pindah tugas dan bersiap kerja di awal Desember 2019 ini. Selain itu juga mantan Inspektur Kabupaten Malang ini juga mengingatkan agar seluruh pejabat tak menyimpan sisi egoisme dalam melaksanakan tupoksinya.

Sisi egoisme yang disebut Didik Budi ini terkait koordinasi antara pejabat satu dengan lainnya dalam proses serapan anggaran. Pun, bila para pejabat itu pindah tugas, dan akhirnya merasa segala kewajibannya di lokasi lama bukan lagi urusannya, tapi urusan pejabat baru.

Baca Juga : Beban Keuangan Berat, Jokowi Minta THR dan Gaji Ke-13 PNS Dikaji, Ini Kata Menkeu

“Jangan sampai masih ada sifat egoisme seperti itu. Karena tugas kita sebagai ASN bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan Pemkab Malang. Sinergitas menjalankan tugas wajib dipegang dan dijalankan,” tegasnya.