Bupati Malang HM. Sanusi (potong pita) saat meresmikan program bedah rumah yang direalisasikan  DPKPCK Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Bupati Malang HM. Sanusi (potong pita) saat meresmikan program bedah rumah yang direalisasikan DPKPCK Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES -  Rumah yang seharusnya bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman nyatanya tidak dirasakan oleh Khusnul Rofiq beserta keluarganya. Warga Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, itu selama ini hanya memanfaatkan anyaman bambu (gedhek)sebagai dinding rumahnya.

Bangunan semi permanen itulah tempat tinggal Khusnul beserta istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku TK (taman kanak-kanak) dan kelas 5 SD (sekolah dasar) tersebut.

”Dulu, kalau hujan, air masuk melalui sela-sela dinding (gedhek). Sedangkan kalau pas kemarau, debu yang tertiup angin juga masuk ke rumah kami,” ungkap Khusnul di rumahnya.

Dari pengamatan wartawan, di rumah yang berukuran sekitar 8 x 4 meter itu, hanya terdapat ruang tengah, dapur kecil, dan satu kamar. ”Kalau untuk ke belakang (MCK), hanya ada ruangan kecil tanpa atap. Jadi kalau hujan, ya kesusahan pas buang air,” ungkapnya.

Kondisi memprihatinkan tersebut mulai berakhir sejak pertengahan Agustus 2019 lalu. Melalui program Bantuan PK (Peningkatan Kualitas) RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang digagas  DPKPCK (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) Kabupaten Malang, rumah Khusnul dibedah.

”Tiga bulan ini rumah kami dirombak total. Yang semula (gedhek) sudah diganti dengan dinding semen. Kalau ke kamar mandi juga sudah tidak khawatir lagi. Pemerintah juga sudah membangunkan jamban untuk keluarga kami,” ucap pria 36 tahun ini.

Terpisah, Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menuturkan,  program bedah rumah RTLH sudah mulai digaungkan sejak 2015 silam. ”Target setiap tahun, ada 1.000 rumah tidak layak huni yang dibedah,” ucapnya.

Dengan program tersebut, lanjut Wahyu, hingga tahun 2021 mendatang,  tidak ada lagi rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Malang. ”Berdasarkan data Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), terdapat 4.248 rumah di Kabupaten Malang yang masuk dalam kategori RTLH,” kata dia.

Namun, 4 ribu lebih rumah yang dinyatakan tidak layak huni tersebut terekap per bulan November 2016 dan tersebar di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. ”Setiap satu unit tempat hunian yang masuk dalam program bedah rumah, disediakan anggaran mencapai kisaran Rp 15 juta,” sambung Wahyu.

Anggaran belasan juta untuk satu rumah itu bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Malang. Selain itu, berbagai instansi swasta dan masyarakat juga turut dilibatkan untuk menyukseskan program bedah rumah tersebut.

”Bedah rumah ini bertujuan untuk mengentaskan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Malang,” ujar Wahyu.