Pernyataan pers terkait sikap Partai Demokrat terkait pemilihan presiden oleh MPR, kepala daerah oleh DPRD dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode
Pernyataan pers terkait sikap Partai Demokrat terkait pemilihan presiden oleh MPR, kepala daerah oleh DPRD dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode

MALANGTIMES - Tiga wacana besar dalam pemerintahan saat ini yang terus diperbincangkan banyak kalangan serta terus bergulir, mendapatkan reaksi resmi dari Partai Demokrat. Yakni, terkait wacana Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dipilih tidak langsung atau dipilih oleh DPRD, serta perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Melalui pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, tiga wacana yang membuat ramai itu ditolaknya secara tegas. Yakni, menolak pemilihan presiden oleh MPR dengan alasan yang disampaikan, bahwa hal itu merupakan pengkhianatan bagi kehendak rakyat yang menginginkan pemilihan langsung presidennya.

"Pemilihan presiden oleh MPR merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat. Pemilihan presiden langsung adalah konsensus bangsa untuk tidak mengulangi sejarah kelam kehidupan bangsa dan negara di masa lalu," tulis surat pers Partai Demokrat.

Penolakan kedua dari Demokrat terkait penolakan atas pemilihan kepala daerah, baik Gubernur atau Bupati/Walikota secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Ketiga, partai Demokrat menolak perpanjangan jabatan presiden tiga periode.

"Dua kali masa jabatan presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup. Hal ini juga berlaku di berbagai negara maju lainnya di dunia. Kekuasaan presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung disalahgunakan," tulis Partai Demokrat di pernyataan tertulis ketiganya.

Melalui pernyataan resmi itu pula, Demokrat secara gamblang menjelaskan sikapnya atas tiga wacana yang ramai juga di ruang MPR/DPR.
Hal ini juga menjawab terkait pernyataan dari Direktur Eksekutif Voxpol Center, Panci Syarwi Chaniago, yang menyampaikan parpol dilanda "malu-malu kucing" terkait hal itu.

Pernyataan pers itu pun dibenarkan dan didukung penuh oleh para kader Demokrat di Kabupaten Malang. Melalui Sekretaris DPC Partai Demokrat Joshua Sebayang, para kader mendukung penuh atas pernyataan sikap yang diambil oleh DPP.

"Tentunya kita mendukung penuh kebijakan dari pusat terkait persoalan tersebut," ucap Joshua, Selasa (3/12/2019) kepada MalangTimes. 
Partai Demokrat merupakan partai pro demokrasi dan pro rakyat. Karena itu, lanjut Joshua, kami meyakini demokrasi merupakan jalan terbaik.

"Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung merupakan cara terbaik yang dipilih rakyat untuk membangun Indonesia yang maju," tegasnya.

Dengan sikap itulah, DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, siap untuk mengawal kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP. Serta akan memperjuangkan bila tiga wacana itu terus bergulir dan dipaksakan untuk diwujudkan oleh siapapun.

"Kita dukung penuh kebijakan yang diambil pusat. Seluruh kader Demokrat Kabupaten Malang akan mengawal itu tak terjadi," pungkas Joshua.