Bupati Malang Sanusi berharap para Camat dan Lurah di wilayahnya tak kembali mengulang persoalan hukum di tahun 2018 lalu terkait eks tanah bengkok (Nana)
Bupati Malang Sanusi berharap para Camat dan Lurah di wilayahnya tak kembali mengulang persoalan hukum di tahun 2018 lalu terkait eks tanah bengkok (Nana)

MALANGTIMES - Peristiwa hukum yang berkaitan dengan pengelolaan eks tanah bengkok di berbagai kelurahan di Kabupaten Malang, membuat Bupati Malang Sanusi kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan camat dan lurah di wilayahnya.

Rakor tersebut, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk membendung terjadinya peristiwa serupa di tahun 2018 lalu. Saat itu, lurah dan camat di beberapa wilayah tersandung masalah hukum terkait eks tanah bengkok.

Tercatat, Kejaksaan Negeri Kepanjen di tahun 2018 lalu telah mengamankan lima tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan eks tanah bengkok. Mereka adalah Liz Indra Cahya, eks Lurah Sedayu periode 2009–2010  yang juga menjabat sebagai lurah Dampit periode 2011–2013 dan Zarkasi, eks Lurah Sedayu periode 2011–2012, yang juga menjabat sebagai  lurah Dampit pada 2010. Selain itu, diamankan juga Firman Agung Ludito, eks Lurah Sedayu periode 2013–2016, Deny Eko Setyawan, eks Lurah Dampit periode 2014–2016, dan Yoyok Yudianto, mantan Lurah Kepanjen periode 2011–2016.

Tak hanya itu Camat Tumpang, Sugeng Prayitno yang sempat jadi Lurah Dampit di tahun 2010 juga ditahan di tahun yang sama.

Berbagai persoalan hukum itulah yang kini coba ditutup oleh Sanusi agar tak terulang kembali. Pasalnya, Kabupaten Malang memiliki 12 kelurahan yang tentunya tak menutup kemungkinan bisa kembali membuat lurah dan camat di wilayah itu tersandung persoalan hukum yang serupa di tahun 2018 lalu.

"Harapannya memang lewat rakor beberapa hari lalu, lurah dan camat semakin memahami aturan pengelolaan eks tanah bengkok. Jangan sampai kembali terjadi seperti tahun lalu," ucap Sanusi yang saat acara didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Didik Budi Muljono dan Inspektur Kabupaten Malang.

Sanusi melanjutkan, rakor juga dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Serta sesuai dengan regulasi yang ada dalam pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016. Maupun regulasi turunannya di daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Berbagai regulasi ini yang harus dipahami oleh para camat dan lurah. Kita tak ingin karena tak paham aturan, maka camat dan lurah kembali tersandung masalah hukum. Ini pentingnya rakor pengelolaan eks tanah bengkok," ujarnya.

Disinggung terkait tindak lanjut selain rakor, Sanusi menyampaikan, telah meminta kepada pihak kecamatan untuk memiliki tim inventarisasi tanah eks bengkok. Tim itu yang nantinya melakukan inventarisasi, pendataan, sampai pelaporan terkait tanah aset kelurahan.

Menurut Sanusi, laporan dari tim inilah yang nantinya akan dijadikan dasar dan acuan analisa sampai pengawasan pemanfaatan tanah aset kelurahan.

"Kita harap dengan adanya tim dan hasilnya, bisa jadi acuan kita dalam pengawasan. Sehingga tak lagi kecolongan saat terjadi persoalan hukum. Inspektorat bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu bila ada indikasi pelanggaran terkait itu," urai politis PKB ini.

Terpisah, Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti menyampaikan, persoalan hukum di tahun 2018 lalu menjadi pelajaran penting bagi seluruh camat dan lurah di 12 kelurahan yang ada. Dengan adanya peristiwa itu, diharapkan bisa membuat para pengambil kebijakan di tingkat kecamatan dan kelurahan semakin berhati-hati dalam pengelolaan eks tanah bengkok.

"Itu pelajaran berharga yang harus jadi perhatian bersama. Semoga seperti yang disampaikan pak Bupati tak terulang lagi di tahun depannya," ucap Tridiyah.

Tridiyah berharap banyak, bila persoalan administrasi sebagai motif utamanya, maka camat ataupun lurah tak langsung dikenakan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum.

"Kalau urusan administrasi jangan dulu sampai di bawa ke ranah pidana korupsi. Bisa ditangani lewat administratif juga lewat kami sebagai APIP. Apalagi ada MoU antara Pemkab Malang, Kepolisian dan Kejaksaan terkait hal itu," urainya.

Tapi, tegas Tridiyah, bila memang ditemukan dugaan pelanggaran korupsi yang nyata dari awal, serta tak ada tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Inspektorat, pihaknya menyerahkan hal itu pada penegak hukum. 

"Ini bukan hanya untuk tingkat kelurahan saja tapi juga pemerintah desa. Kita berharap tahun depannya tak ada lagi persoalan hukum di seluruh wilayah Kabupaten Malang," tandas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.