Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung (tengah) saat ditanya awak media terkait upaya pemberantasan korupsi (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung (tengah) saat ditanya awak media terkait upaya pemberantasan korupsi (Foto : Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Menindaklanjuti instruksi Presiden RI, terkait pemberantasan korupsi,jajaran Polres Malang beserta instansi Pemerintahan Kabupaten Malang, sepakat untuk lebih memilih mengambil tindakan preventif (pencegahan) dibandingkan dengan penindakan.

”Terdapat beberapa program yang disampaikan Presiden saat Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) dengan Forkopinda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Salah satunya adalah pemberantasan korupsi,” kata Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung.

Terkait upaya pemberantasan korupsi, lanjut Ujung, diperlukan adanya sinergitas antar instansi pemerintahan baik secara horisontal maupun vertikal. Selain itu, pihak kepolisian selaku penegak hukum juga harus aktif dilibatkan guna mencegah terjadinya praktik korupsi tersebut.

”Sudah saya instruksikan kepada seluruh personel Polres Malang, jika memang ada indikasi perbuatan korupsi segera dicegah. Jangan menunggu terjadi baru ditindak,” jelas anggota polisi yang akrab disapa Ujung ini.

Sejauh ini, berdasarkan catatan kepolisian, sudah ada lebih dari 5 kasus Tipikor yang ditangani oleh Polres Malang. Dimana, oknum Kades (kepala desa) menjadi sosok yang paling sering ditindak oleh Polres Malang terkait penyelewengan anggaran.

”Kita tidak bertindak sendirian, beberapa instansi lain seperti Inspektorat juga akan dilibatkan untuk menekan jumlah praktik korupsi,” sambung perwira polisi dengan pangkat dua melati di bahu ini.

Ujung mengaku ada dua teknis dilapangan yang akan diterapkan guna mencegah korupsi. Pertama dengan diadakannya pelatihan kepada para Kades, terkait tindakan anti korupsi. ”Ini sudah mulai kami lakukan, bahkan sudah ada MoU terkait penyuluhan anti korupsi di jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hingga ketingkat Kades yang ada di Kabupaten Malang,” terang Ujung.

Setelah mengetahui dimana saja celah untuk melakukan korupsi. Langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan dan pertanggungjawaban soal anggaran. ”Aparat penegak hukum (polisi) akan ikut mendampingi Inspektorat dalam mengawasi anggaran di Kabupaten Malang, semuanya harus transparan,” ungkap Ujung.

Jika kedua langkah jitu itu sudah dilaksanakan, Ujung mengaku tindakan korupsi tidak akan terjadi lagi. Namun jika sudah diingatkan berulang kali, dan masih membangkang. Polres Malang bakal menindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

”Lebih dari 5 kasus tipikor yang kami tangani di tahun 2019 ini, terpaksa kami beri tindakan tegas sesuai kepastian hukum karena tidak mengindahkan peringatan inspektorat,” tutup Ujung kepada MalangTIMES.com.