Ketua Badan Legislasi DPR RI 2019–2024 Supratman Andi Agtas. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Ketua Badan Legislasi DPR RI 2019–2024 Supratman Andi Agtas. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mempertanyakan kejelasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang selama 7 tahun tidak pernah selesai.

RUU ini dinilai perlu karena pasca-terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak masyarakat adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor terpinggirkannya hak mereka.

Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan hutan kepada swasta telah mengakibatkan penebangan hutan tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya. Masyarakat adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Mirisnya lagi, menurut perkiraan AMAN, masih ada sekitar 10 juta masyarakat adat yang bahkan belum mengenal negara. Mereka belum diadministrasikan. Dengan kata lain, mereka belum menjadi warga negara. Hak-haknya seakan dipasung oleh negara.

Keberadaan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek ekonomi, hukum, sosial budaya, dan HAM.

Presiden Jokowi pun melalui surat perintah presiden (supres) telah memerintahkan kepada enam menteri, yakni menteri dalam negeri, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri ATR/BPN, menteri kelautan dan perikanan, menteri desa, dan menkum HAM, sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR.

Tetapi, Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengungkapkan bahwa hingga berakhir masa pemerintahan Jokowi periode pertama, daftar inventaris masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat sebagai persyaratan utama untuk melanjutkan proses legislasi di DPR justru tak kunjung dikeluarkan pemerintah.

"Sampai hari ini DIM-nya belum ada. Semua kementerian ini bilang sudah (DIM-nya). Tapi ketika diminta mana barangnya, mereka nggak bisa menunjukkan," ungkapnya saat ditemui di Aula Nuswantara Gedung B Lantai 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Jumat (29/11/2019).

Padahal, lanjut Rukka, penting sekali adanya Undang-Undang Masyarakat Adat. Salah satunya supaya menjadi jembatan antara masyarakat adat dan Indonesia. "Dan masyarakat adat bisa berkontribusi penuh terhadap pembangunan Indonesia," imbuhnya.

Sejak 2013, rancangan undang-undang tersebut terus menjadi prioritas prolegnas (program legislasi masional). Tetapi, bola selalu jatuh di tangan pemerintah.

Sama halnya dengan Rukka, Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Sandra Moniaga mengungkapkan, saat ini DIM RUU Masyarakat Adat terkesan mandek.

"Di eksekutif sendiri kemarin kami juga tidak paham mengapa nyangkut DIM dari pemerintah. Di pihak DPR juga tidak semua fraksi mendukung secara komprehensif. Pembahasannya itu juga masih terbatas hanya satu dua partai," ungkap Sandra.

Padahal, lanjutnya, undang-undang khusus bagi masyarakat adat itu memang sangat diperlukan. "Pertama karena dia merupakan perintah dari undang-undang dasar. Kedua juga fakta bahwa begitu banyak peraturan perundangan yang mengatur sebagian dari hak masyarakat adat tetapi tidak lengkap dan tidak konsisten antara yang satu dengan yang lain," paparnya.

Oleh karena itu, satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif itu dibutuhkan untuk memastikan adanya konsistensi of law (hukum yang konsisten) dan juga kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2019–2024, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pihak DPR sangat berkeinginan segera meloloskan undang-undang tersebut karena merupakan perintah undang-undang dasar.

"Kalau di DPR sudah saya pastikan bahwa DPR sangat berkeinginan untuk segera meloloskan undang-undang ini karena itu perintah undang-undang dasar," tegasnya.

Ia mengakui, masyarakat adat sekarang berhadapan dengan berbagai stakeholder yang tidak cukup mudah untuk dihadapi, termasuk oleh negara. "Oleh karena itu, kami mau carikan formulasinya. Tapi kami berharap mudah-mudahan ini (RUU Masyarakat Adat) tetap bisa berlanjut di masa keanggotaan yang baru ini," timpalnya.

Alasan mengapa DIM saat ini belum keluar, Supratman mengatakan lantaran dibutuhkan proses identifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat adat yang masih hidup. "Sebagaimana yang diungkap di dalam undang-undang dasar, kan itu harus masyarakat adat yang memang masih hidup. Nah untuk mengetahui mana yang hidup mana yang sudah tidak, harus diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi. Nah itu alasan pemerintah kenapa sampai belum mengeluarkan DIM. Karena mereka menjanjikan untuk melakukan hal-hal itu lebih awal. Itu yang belum selesai dilakukan. Jadi, DIM-nya sampai hari ini belum keluar," beber dia.

Negara, sambung Supratman, sudah berkomitmen. Masalahnya, unsur-unsur negara di parlemen dan di pemerintahan itu yang harus dipertanyakan.

"Sampai hari ini harusnya di pemerintah kuncinya. Kalau DPR kan kemarin clear. Secara gagasan ide untuk mewujudkan undang-undang ini kita sudah melakukannya dan menginisiasinya. Tapi ternyata belum direspons secara baik oleh pemerintah," pungkasnya.