Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES -  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 Kota Malang yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa juga menyoroti perihal Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal).

Di mana dalam data tersebut, yang paling menjadi sorotan terkait dengan dana hibah dari belanja tidak langsung yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Karenanya, Kota Malang diminta untuk mencermati dan meneliti kembali karakteristik belanja barang yang dimungkinkan masuk kategori belanja hibah atau belanja sosial.

Selain itu, belum dicantumkannya daftar penerima bantuan sosial dan hibah juga menjadi catatan. Di mana, Pemkot Malang diminta untuk segera mencantumkan by name by address dalam Raperwal tentang penjabaran APBD tahun 2020.

Kemudian, apabila sudah menjadi Perda APBD tahun 2020 dan Pemkot Malang belum bisa melampirkan by name by address maka hal tersebut tidak boleh direalisasikan.

Menanggapi evaluasi itu, Wali Kota Malang Sutiaji membenarkan memang belum mencantumkan by name by address penerima hibah. Lantaran, hal itu masih akan dilakukan verifikasi.

"Hibah by name by address mesti akan muncul, nama itu ada diverifikasi cuma belum dilampirkan. Nanti kalau ingin tahu boleh, sudah diverifikasi," ujar dia saat ditemui hari ini (Jumat, 29/11).

Ia menjelaskan, verifikator dari masing-masing penerima hibah berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan. Hasilnya, kata dia juga bakal diinformasikan secara transparan. 

"Verifikatornya siapa ya lihat-lihat, kalau KONI di Dispora. Bangunan seandainya masjid, MUI, dan lain-lain nanti di Kesra. Itu contohnya ya. Dan kalau masyarakat ingin tahu boleh, karena masyarakat juga menjadi subyek dari peraturan daerah," imbuhnya.

Meski dalam dokumen yang dikirimkan untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jatim belum melampirkan hal itu, namun pria yang akrab disapa Aji ini memastikan data tersebut akan terlampir dengan jelas dalam Raperwal penjabaran APBD tahun 2020.

"Iya, nanti di Raperwal sudah masuk nanti. Dan ini evaluasi bersama ya, Dewan dan Pemkot karena Perda bentukannya dari kami," tandasnya.