Ratusan tamu undangan saat menghadiri sosialisasi Rakornas Forkopinda di Ruang Rapat Paripurna Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Ratusan tamu undangan saat menghadiri sosialisasi Rakornas Forkopinda di Ruang Rapat Paripurna Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ratusan tamu undangan nampak memadati ruang rapat Paripurna, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, yang berlokasi di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Jumat (29/11/2019) siang.

Kehadiran para tamu undangan ini, bertujuan untuk mendengarkan penjabaran pejabat Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Malang, terkait penyampaian hasil Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Forkopimda beserta Presiden RI. Terutama dalam sektor penyelarasan peran pemerintah mulai tingkat daerah hingga tingkat pusat yang ada di Kabupaten Malang.

Bupati Malang HM Sanusi, mengatakan jika hasil Rakornas Forkopimda yang diselenggarakan di Sentul, Jawa Barat beberapa waktu lalu, dihadiri oleh Forkopimda dari seluruh Indonesia.

”Terdapat beberapa hal penting yang disampaikan oleh bapak Presiden, dan harus segera ditindaklanjuti. Salah satu poin utamanya terkait penggunaan anggaran,” kata Sanusi saat memberikan sambutannya dalam agenda penyampaian hasil Rakornas Forkopimda, Jumat (29/11/2019).

Menurut Sanusi, terkait penggunaan sekaligus pengawasan anggaran, diperlukan adanya sinergitas dari seluruh komponen. Mulai dari peran DPRD, OPD (organisasi perangkat daerah), Camat, Kepala Desa, Polri, Hingga TNI, juga perlu dilibatkan.

Jika memang ada indikasi penyelewengan anggaran, lanjut Sanusi, seluruh elemen yang ada di Kabupaten Malang harus segera mencegahnya. ”Sesuai instruksi presiden, jika memang ada praktik semacam itu (korupsi) maka segera diingatkan. Kita lebih utamakan langkah preventif (pencegahan),” ungkap Sanusi.

Namun jika sudah diingatkan selama beberapa kali tapi tetap tidak segera merubah sikap. Salah satu kader PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini, menginstruksikan agar penegak hukum menindaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

”Dengan mengutamakan langkah preventif, diharapkan tidak akan ada lagi pejabat baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat yang ada di Kabupaten Malang, yang ditangkap petugas penegak hukum karena kasus korupsi,” ucap Sanusi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengaku perlu adanya diskusi secara terbuka guna mencegah praktik korupsi tersebut.

”Sekarang sudah jamannya keterbukaan, apalagi terkait pengelolaan anggaran. Jika memang ada pelanggaran, kami sudah sepakat untuk diingatkan. Tapi jika tidak bisa ditangani secara preventif, yang jangan disalahkan kalau ada yang menginap di Kepanjen (tahanan Polres Malang),” tutup Didik saat memberikan sambutan, yang langsung disaut dengan gelak tawa para tamu undangan.