Ilustrasi grafik keuangan pemerintah yang setiap tahun kedodoran dalam pembelanjaannya (Ist)
Ilustrasi grafik keuangan pemerintah yang setiap tahun kedodoran dalam pembelanjaannya (Ist)

MALANGTIMES - Kas dalam rekening kas umum daerah (RKUD) per Oktober 2019 mencapai Rp 261 triliun. Angka yang tentunya sangat besar bila pemerintah daerah (Pemda) membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat sesuai dalam pos anggaran belanjanya.
Tapi, sayangnya dana ratusan triliunan itu masih ngendon di rekening bank. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun meminta agar Pemda segera membelanjakan anggaran itu sebelum tutup buku dan akhirnya menjadi Silpa.

Kondisi anggaran ngendon di rekening bank tahun ini, menurut Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan, juga terjadi di tahun 2018 lalu. Tapi, secara jumlah tahun 2019 ini, endapan dana untuk pembangunan itu lebih besar dibanding 2018 lalu. 

"Nominal lebih tinggi dibandingkan kas RKUD pada periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp 215 triliun," ucapnya seperti dikutip bisnis tempo.

Suahasil melanjutkan, mengendapnya anggaran daerah di rekening bank, akan berbuah bunga yang bisa dinikmati Pemda. Tapi tentunya, membuat belanja langsung yang harusnya dinikmati masyarakat di daerahnya di tahun berjalan, tak bisa dinikmatinya. Berbeda dengan pusat yang justru mesti menanggung beban untuk membayar bunga utang, baik berupa pinjaman maupun obligasi.

Lantas, bagaimana dengan penyerapan anggaran di Kabupaten Malang sampai Oktober 2019 ini. Adakah Pemkab Malang juga merupakan salah satu daerah penyumbang yang membuat dana daerah mengendap di rekening sampai ratusan triliun rupiah ?

Dari data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dalam laman resmi www.monev.lkpp.go.id penyerapan anggaran di Kabupaten Malang sampai Oktober 2019 tidak memuaskan.

Dimana, target dan realisasi penyerapan yang telah diinput dalam laman itu sampai Jumat (29/11/2019) terlihat cukup jauh dari harapan masyarakat. Untuk progres keuangan Pemkab Malang dengan 82 organisasi perangkat daerah (OPD), dari target sampai Oktober 2019 diangka 90 persen hanya finish diangka 52,86 persen.
 
Dengan belanja langsung dan tidak langsung mencapai Rp 4,4 triliun di tahun 2019 ini. Artinya, anggaran belanja dengan data itu masih terserap sekitar Rp 2,2 triliun, padahal akhir tahun anggaran tinggal satu bulan lagi.
 

Progres-penyerapan-anggaran-dan-fisik-Pemkab-Malang-per-Oktober-2019-melalui-laman-monev.lkpp.go.id.jpg
Progres penyerapan anggaran dan fisik Pemkab Malang per Oktober 2019 melalui laman monev.lkpp.go.id


Maka, tak heran bila di bulan November dan nanti Desember 2019, berbagai kegiatan pun akan memuncak. Bak jamur di musim penghujan. Padat dan banyak sekali kegiatan dalam upaya menyerap anggaran sisa yang nilainya sangat besar juga. 

"Enggak heran kan setiap tahun juga seperti ini. Kegiatan akan ditumpuk di akhir tahun," ucap Randy, salah satu peserta kegiatan di acara OPD Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu.
Melihat target penyerapan anggaran tiga bulan ke belakang, yakni Juli sampai September pun terlihat bahwa capaiannya hampir setengahnya. Target Juli 55 persen anggaran terserap, realisasinya hanya 36 persen. Agustus hanya bisa menyerap 42,44 persen dari target 65 persen dan September hanya 47,24 persen dengan target 80 persen.

Tak hanya dipenyerapan anggaran, progres fisik pun sampai Oktober 2019 baru mencapai 43,24 persen dari target 83 persen. Target fisik hanya dicapai setengahnya ini dipicu oleh realisasi yang dimulai dari bulan Maret 2019. Sedangkan Januari-Februari tak ada progres fisik, sedangkan target telah ditetapkan dengan nilai 8 persen awal tahun. 

Maka, bila masyarakat kerap bertanya dengan begitu padatnya kegiatan pemerintahan di akhir-akhir tahun. Jawabannya adalah antara target dan realisasi baik anggaran dan fisik sejak awal tahun memang kerap tak bisa dicapai.