Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Banyak sekali ketidakadilan yang menimpa masyarakat adat. Salah satunya soal tanah atau wilayah adat yang terkait dengan hak atas kekayaan.

Baca Juga : FIFGROUP Raih Penghargaan Indonesia Sales Marketing Award di Economic Review

Hak-hak mereka diambil secara paksa melalui proses yang panjang. Mulai zaman pemerintahan kolonial hingga pemerintahan Orde Baru ketika menetapkan kawasan hutan secara sepihak.

Dampaknya, mereka sampai kehilangan pekerjaannya. Namun, hak yang paling dirampas justru adalah hak atas rasa aman.

"Jadi, masyarakat itu hidup di dalam ketakutan. Kadang-kadang mereka bisa tetap menggunakan ladangnya, tetapi tiap waktu bisa datang polisi atau pihak perusahaan yang bilang bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada pihak lain," beber Sandra Moniaga, wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).

Sandra ditemui MalangTIMES di Aula Nuswantara Gedung B lantau 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) di sela-sela Seminar Nasional Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Jumat (29/11/2019).

"Yang lebih jauh lagi ya hak hidup. Karena cukup banyak masyarakat adat yang meninggal dari temuan kami akibat memperjuangkan tanah-tanah mereka. Yang dipenjara juga cukup banyak," imbuhnya.

Sandra mengaku, Komnas HAM telah merekomendasikan adanya RUU Masyarakat Adat sejak 2012 akhir. "Jadi, 2013 kami ikut mendorong agar masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2015-2019," katanya.

Ditegaskan Sandra, saat melakukan inkuiri nasional, Komnas HAM melihat bahwa undang-undang khusus bagi masyarakat adat memang sangat diperlukan. Alasannya, pertama karena merupakan perintah dari undang-undang dasar.

Baca Juga : Pesantren di Jatim Bakal Dapat Rp 50 Juta, Pemprov Seriusi Program One Pesantren One Product

"Yang kedua juga fakta bahwa begitu banyak peraturan perundangan yang mengatur sebagian dari hak masyarakat adat, tetapi tidak lengkap dan tidak konsisten antara yang satu dengan yang lain," ucapnya.

Oleh karenanya, satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif itu dibutuhkan untuk memastikan adanya konsistensi of law (hukum yang konsisten) dan juga kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Permasalahannya, saat ini daftar inventaris masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat terkesan mandek. Padahal, Presiden Jokowi melalui surat perintah presiden (surpres) telah memerintahkan kepada menteri dalam negeri, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri ATR/BPN, menteri kelautan dan perikanan, menteri desa, dan menkum HAM sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU masyarakat adat bersama DPR.

Namun hingga berakhir masa pemerintahan Jokowi periode pertama, DIM RUU masyarakat adat sebagai persyaratan utama untuk melanjutkan proses legislasi di DPR justru tak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah.

"Di eksekutif sendiri kemarin kami juga tidak paham kenapa nyangkut DIM dari pemerintah. Di pihak DPR juga tidak semua fraksi mendukung secara komprehensif. Pembahasannya itu juga masih terbatas hanya 1-2 partai," ungkap Sandra.