Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (Pito MalangTimes)
Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (Pito MalangTimes)

MALANGTIMES - Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menyampaikan bahwa kelemahan yang sampai saat ini terjadi terkait transparansi anggaran dan kegiatan terletak pada sistem informasi yang sering trouble atau bermasalah.
Kondisi inilah yang membuat berbagai informasi terputus kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga hal ini yang dimungkinkan membuat adanya dugaan-dugaan bahwa pemerintah tak transparan dalam mengumumkan berbagai anggaran dan kegiatannya.

"Ini yang masih jadi kendala kita terkait hal itu. Sistemnya sering trouble," ucap Didik Gatot Subroto di ruang kerjanya kepada MalangTimes, Kamis (28/11/2019).

Didik Gatot melanjutkan, di era informasi yang terbuka serta adanya berbagai regulasi terkait transparansi informasi, tentunya ini menjadi catatan bagi DPRD dan tentunya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ke depannya. "Ini jadi catatan kita juga. Apalagi bupati Malang sendiri meminta anggaran memang bisa diakses masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan umum juga," ujar ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang ini.

Disinggung  evaluasi transparansi anggaran untuk publik, Didik menyampaikan hal itu telah menjadi kewajiban oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memublikasikannya. Setiap OPD memiliki daftar pengisian anggaran (DPA) yang harus diumumkan kepada publik melalui berbagai kanal resmi yang ada.

Teknisnya, lanjut Didik, OPD bisa melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) untuk memublikasikan DPA-nya itu. "Jadi, koordinasikan ke Diskominfo karena itu ranahnya untuk menyebarkan informasi pemerintahan. Dengan syarat bahwa sistemnya tak gampang trouble atau kena hack. Kalau sistemnya baik, maka informasi tak akan putus ke masyarakat," tandasnya.

Kebutuhan informasi masyarakat terkait berbagai data dan kegiatan pemerintahan memang semakin meningkat di era teknologi saat ini. Antusiasme masyarakat dalam melakukan pencarian data atau berita melalui gawai semakin meningkat. 

Hal ini pula yang mengubah pola transfer informasi masa lalu dengan saat ini. Masyarakat meminta adanya percepatan dan kelancaran atas berbagai data pemerintah yang merupakan ranah publik.  Tentunya melalui berbagai platform digital yang kini telah menjadi keharusan dalam mempercepat adanya proses distribusi data sekaligus bentuk transparansi pemerintah.

"Kondisi ini sekali lagi perlu diikuti dengan sistem yang baik. Sehingga informasi yang merupakan hak publik juga dengan mudah diakses masyarakat," ujar Didik.

Terpisah, terkait transparansi anggaran dan kegiatan di Pemkab Malang, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang Zia Ul'haq menyampaikan secara umum sudah sesuai dengan standar dan aturan yang ada. "Kami nilai sudah sesuai dengan standar dan aturan yang ada. Bila memang masih ada yang belum, silakan bupati mengingatkan jajarannya," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Zia juga mengatakan, tentu DPRD Kabupaten Malang tak tinggal diam bila memang ada persoalan-persoalan di tubuh Pemkab Malang yang itu diduga tak mengumumkan informasi anggaran dan kegiatannya. "Kami bisa panggil dinas terkait itu karena di era ini tak ada yang bisa disembunyikan. Apalagi kanal-kanal informasi semua lewat internet," tandasnya.