Suasana kegiatan Musrenbang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Corporate Social Responsibility (CSR) di Hotel Ijen Suit, Kamis (28/11) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Suasana kegiatan Musrenbang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Corporate Social Responsibility (CSR) di Hotel Ijen Suit, Kamis (28/11) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Keberadaan perusahaan pemberi CSR (Corporate Social Responsibility) menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Mengingat, dalam setiap program pembangunan di wilayah Kota Malang setidaknya juga melibatkan CSR sebagai penyumbang dana.

Namun, sejauh ini pemasukan nilai aset dari CSR yang telah masuk dinilai masih kurang transparansi. Banyak investor yang ikut menyumbang dalam pembangunan di Kota Malang, tapi asetnya tidak terdata dengan maksimal dalam neraca.

Baca Juga : Pemkot Batu Kumpulkan Data Korban PHK Akibat Covid 19

Melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Corporate Social Responsibility (CSR) di Hotel Ijen Suit, Kamis (28/11). Agenda tersebut melibatkan setidaknya 90 peserta dari lingkup government, akademisi, masyarakat, komunitas dan juga media.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, keberadaan Forum CSR dinilai cukup signifikan sebagai media komunikasi dan juga sebagai transparansi data. Sehingga, masyarakat akan mengetahui keterlibatan perusahaan mana saja yang ikut dalam pembangunan di Kota Malang.

"PR kami saat ini, membentuk forum CSR. Semua CSR bisa masuk ke situ. Di sini nanti forum itu ada usulan-usulan dan secepat mungkin dilakukan. Sehingga, baik dari pemerintah kota dan masyarakat akan tahu, karena transparan semua, filterisasi tentang aturan nanti juga enak," ujarnya.

Selain itu, proses adminitrasi juga menjadi sorotan. Sebagai contoh, pria yang akrab disapa Aji ini mengutarakan wilayah Jalan Raya Langsep ketika belum memiliki CSR semisal didanai sekitar Rp 5 miliar, maka nantinya dengan adanya CSR penambahan dana juga akan terdeteksi.

"Setelah CSR itu kan mesti ada perubahan, misal Rp 5 miliar berarti dari situ ada tambahan lagi yang masuk ke cash kita setelah jadi penyerahan ada perubahan aset daerah ke kita. Nah, itu harus ada taksiran pemberi CSR harus menyampaikan biar kita juga tahu. Sehingga dari forum ini akan dicatat apapun atau rencana termasuk pemerintah mengakomodasi itu," tandas nya.

Sementara itu, Kepala Barenlitbang Kota Malang, Dwi Rahayu menyampaikan melalui kegiatan Musrenbang tersebut keterlibatan semua pihak dalam percepatan pembangunan di Kota Malang dapat dijalankan dengan lebih maksimal melalui mekanisme tanggung jawab perusahaan.

Baca Juga : Pemudik yang Terindikasi Covid-19 di Kabupaten Malang Bakal Dibawa ke Safe House

"Melalui perkembangan saat ini, menuntut kita untuk membuat program-program pembangunan yang aplikatif yang bisa dijalankan di lapangan. Dan harapannya nanti ada kolaborasi dari perangkat daerah dan juga perusahaan CSR itu sendiri," ungkap nya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Ekonomi dan SDM Barenlitbang Kota Malang Sudarso menjelaskan integrasi dari hasil Musrenbang bisa tercapai. Apalagi dalam ekonomi makro pemerintah ingin menjadikan Malang wilayah yang nyaman dan berdaya, hingga produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa unggul di pasar ASEAN.

"CSR itulah salah satu yang bisa mensupport Malang berdaya, Malang nyaman. Mereka memulai aktivasi, kami fasilitasi. Hasilnya nanti di kesepakatan itu. Integrasi dengan yang lain agar Malang mampu mengungguli ASEAN dan jadi unggulan juga di bidang pariwisata," jelasnya.