Masyarakat yang tengah memanfaatkan pelayanan BP2D di salah satu mal (Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)
Masyarakat yang tengah memanfaatkan pelayanan BP2D di salah satu mal (Anggara Sudiongko/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Mendatang, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang akan semakin bersinergi dan bersinkronisasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah maupun peningkatan pelayanan.

Dari situ, sebelum sebuah perizinan yang diajukan masyarakat dikeluarkan, maka akan dilihat terlebih dulu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Pemohon perizinan akan dilakukan KSWP, apakah sebelum proses pengajuan izin, pihaknya telah menyelesaikan tanggungan pajak yang menjadi kewajibannya.

"Sehingga harapannya kedepan izin dikeluarkan dengan catatan sudah clear dari tunggakan pajak," papar Kabid Pemeriksaan dan Penagihan, Dwi Cahyo TY.

Untuk saat ini, hal tersebut sudah teraplikasi pada proses perizinan reklame. Dalam perizinan reklame, sebelum reklame terpasang, maka diharuskan untuk membayar pajak reklame terlebih dulu.

"Secara manual pembayaran sudah, namun nantinya juga akan secara sistem pada jenis lainnya. Sehingga di satu sisi penerimaan pajak tinggi, namun perizinan juga meningkat. Ini  bukan menghambat, nanti dikira menghambat, ini sinergi yang positif. Kalau perizinan banyak tapi tunggakan banyak kan juga aneh, jadi sama-sama meningkatkan pelayanan," paparnya.

Sementara itu, untuk upaya-upaya optimalisasi pajak, BP2D Kota Malang terus berupaya jemput bola memberikan pelayanan terhadap para Wajib Pajak. Setiap tanggal 15, BP2D Kota Malang turun langsung ke area-area keramaian, seperti kawasan mal.

Masyarakat atau pemilik usaha yang ada di kawasan mal, tak usah repot untuk pergi jauh-jauh ke Kantor BP2D Kota Malang. Mereka hanya cukup menghampiri mobil pelayanan yang tersedia untuk melakukan pelaporan.