Bupati Malang Sanusi kembali menjanjikan bantuan keuangan untuk seluruh masjid dan guru madrasah di Kabupaten Malang tahun 2020. (Nana)
Bupati Malang Sanusi kembali menjanjikan bantuan keuangan untuk seluruh masjid dan guru madrasah di Kabupaten Malang tahun 2020. (Nana)

MALANGTIMES - Bupati Malang Sanusi kembali melontarkan janji kepada masyarakat Kabupaten Malang. Kali ini politisi PKB tersebut memberikan angin segar untuk membantu anggaran pembangunan seluruh masjid yang ada di Kabupaten Malang

Sebelumnya, cukup banyak janji yang dilontarkan Sanusi pada tahun 2019 ini. Misalnya  sekolah S1 gratis dan mobil operasional untuk para kepala desa (kades), biaya BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh perangkat di 378 desa, serta berbagai intensif bagi guru tidak tetap dan pegawai tak tetap. Dan, yang paling membuat heboh di perdesaan adalah dana aspirasi kepala desa (askades) senilai Rp 1,5 miliar per desa di wilayah Kabupaten Malang.

Berbagai janji itu juga disebutnya akan direalisasikan  tahun 2020 dengan kondisi pendapatan asli daerah (PAD) hanya diperkirakan finis di angka Rp 600 miliar pada akhir 2019 ini.

Soal masjid,  dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 lalu, jumlah masjid di Kabupaten Malang mencapai 2.348 unit di 33 kecamatan. Jumlah itu dimungkinkan dalam rentang dua tahun ini mengalami peningkatan secara kuantitas.

Bantuan untuk anggaran masjid yang dijanjikan Sanusi itu dinyatakan telah diusulkan ke DPRD serta telah disetujui. Nantinya setiap masjid akan mendapat bantuan Rp 15 juta. Pola bantuan memakai sistem pengajuan dan akan direalisasikan tahun 2020 mendatang.

"Bantuan masjid sudah kami usulkan dan disetujui dewan. Yakni per masjid akan mendapat bantuan sebesar Rp 15 juta tahun depan," ucapnya dalam acara pelantikan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Jabung.

Sanusi juga membenarkan bahwa sistem bantuan memakai skema pengajuan dari pengurus masjid ke Pemkab Malang. Pengurus masjid mengajukan proposal bantuan anggaran masjid yang nantinya akan diproses dan segera dicairkan bantuannya.

Bila janji ini terealisasi, maka Pemkab Malang harus menyiapkan anggaran Rp 35,2 miliar dengan asumsi seluruh masjid mengajukan anggaran tersebut. 

Terkait hal itu, Sanusi menegaskan bahwa anggaran untuk masjid tersebut tak hanya bersumber dari anggaran daerah atau APBD saja. "Bisa dari berbagai bantuan organisasi atau CSR perusahaan. Jadi, tak hanya dari APBD," ujarnya.

Tak hanya terkait rencana anggaran bantuan masjid yang diklaim sudah disetujui DPRD. Sanusi juga menjanjikan adanya dukungan keuangan berupa insentif bagi para guru madrasah atau guru ngaji. Untuk insentif para guru madrasah atau ngaji ini, dirinya akan membantu  Rp 1,2 juta setahun seperti yang dijanjikan juga kepada para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan. ”Sama semua, (guru) TPQ sederajat akan kami samakan dengan (guru) SD intenalnya,” ungkapnya.

BPS Kabupaten Malang merilis bahwa  tahun 2017 guru madrasah yang terdata mencapai 3.531 orang. Sedangkan untuk guru ngaji di berbagai perdesaan belum ada data pasti berapa jumlah mereka sampai saat ini. Dengan asumsi jumlah itu saja, maka Pemkab Malang dalam setahun harus mengamankan anggaran  Rp 4,2 miliar.

Banyaknya janji yang disampaikan Sanusi dalam setiap agenda kerjanya di berbagai perdesaan sejak menjabat sebagai bupati Malang satu sisi memperlihatkan kepeduliannya kepada kebutuhan masyarakat. Tapi di sisi lain, bisa menjadi bumerang bila berbagai janji itu tak bisa direalisasikan tahun depan dikarenakan kekuatan anggaran daerah. Sehingga berbagai janji itu pun akan jatuh pada pencitraan untuk menghadapi Pilkada Kabupaten Malang 2020 dan Sanusi  akan mengikuti kontestasi tersebut. 

 Ahmad Tholib, warga Pakis, yang dikutip oleh mitratoday.com, mengatakan Sanusi akan mencalonkan kembali sebagai bupati di pilkada 2020. “Ya wajar Mas. Kan dia (Sanusi) mau mencalonkan kembali sebagai bupati. Makanya isi pidato ya seperti promosi terus. Ya mungkin ingin menarik simpati masyarakat dan itu kerap dilakukan di berbagai acara Pemkab Malang,” ucapnya.

Terpisah, hal realistis untuk memberikan bantuan keagamaan dilontarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto. Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang ini menyarankan, anggaran tersebut sebenarnya bisa di-cover melalui APBDesa, baik melalui dana desa (DD) untuk insentif guru ngaji maupun bantuan lain keagamaan melalui sumber pendapatan lainnya di APBDesa.

"Desa Tunjungtirto, Singosari, sudah menerapkan pola itu dan berhasil. Ini sebenarnya bisa dicontoh dan didorong untuk desa lainnya," ucapnya.

Pernyataan Didik Gatot ini sebenarnya juga telah dilakukan di berbagai desa lain di Kabupaten Malang. Yakni insentif guru ngaji telah dianggarkan melalui DD. Tak terkecuali biaya untuk BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan Sanusi, juga sudah berjalan di berbagai pemerintah desa di tahun ini melalui alokasi dana desa (ADD).