Kepala Bapenda Kabupaten Malang Dr Purnadi saat menunjukkan aplikasi Sipanji dan Simoni.(Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Kepala Bapenda Kabupaten Malang Dr Purnadi saat menunjukkan aplikasi Sipanji dan Simoni.(Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Mengantisipasi praktik penggelapan pajak daerah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang meluncurkan dua aplikasi berbasis teknologi sekaligus. Aplikasi tersebut dikenal dengan istilah Sipanji (Sistem informasi Pajak Daerah Mandiri) dan Simoni (Sistem Monitoring Pajak Daerah).

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

”Sejak resmi di-launching  Februari 2019 lalu, aplikasi ini terus kami sosialisasikan kepada masyarakat. Tujuannya untuk menekan potensi penggelapan pajak yang marak terjadi di kalangan masyarakat,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Malang Dr Purnadi.

Dijelaskan, penyebab penggelapan pajak dipicu beberapa faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya tingkat pemahaman para WP (wajib lajak) terkait pembayaran kewajiban mereka. Misalnya kategori pembayaran pajak perhotelan. Jika tingkat hunian hotel terdata ada seribu pengunjung, dengan harga per kamar Rp 200 ribu, maka pajak yang dikenakan sesuai ketentuan adalah Rp 20 juta atau setara dengan 10 persen.

Namun, karena minimnya pemahaman para WP, pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal, praktik semacam itu sudah termasuk dalam kategori penggelapan pajak.

”Dengan kedua aplikasi ini (Sipanji dan Simoni), para wajib pajak dapat terhindar dari pelanggaran hukum (penggelapan pajak). Soalnya, aplikasinya diprogram secara sistematis dan transparan," terang Purnadi.

Tidak hanya berkutat pada basis perpajakan. Menurut Purnadi, aplikasi yang dapat diakses secara online melalui perangkat smartphone ini juga dapat digunakan untuk pembayaran sekaligus memonitor retribusi.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

”Aplikasi ini dapat digunakan untuk mendaftarkan subjek pajak, objek pajak, melaporkan pajak terutang secara online hingga memonitor pembayaran retribusi daerah,” kata mantan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang ini.

Di sisi lain,  kemudahan yang disajikan melalui aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan target PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Malang, terutama di sektor pajak daerah. ”Dengan adanya aplikasi ini, PAD  sektor pajak diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga 30 persen tahun 2020 mendatang,” ujar Purnadi.