Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (paling kanan) saat menerima DIPA Tahun Anggaran 2020, dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam acara Rakor Tingkat Provinsi Jawa Timur 2019. Jumat (22/11/2019) (Foto:Humas Pemkot Malang)
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (paling kanan) saat menerima DIPA Tahun Anggaran 2020, dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam acara Rakor Tingkat Provinsi Jawa Timur 2019. Jumat (22/11/2019) (Foto:Humas Pemkot Malang)

MALANGTIMES - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 telah diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Penyerahan tersebut secara langsung diberikan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati / Wali Kota se-Jatim Rakor Prov Jatim 2019 dihelat di Convention Hall, Grand City, Surabaya, hari ini (Jum'at, 22/11).

Dalam acara bertajuk Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Khofifah meminta kepada Bupati/Wali Kota agar penggunaan DIPA bisa tersampaikan kepada penerima manfaat.

Ia meminta seluruh pihak tak hanya melakukan 'sent' program tapi juga memastikan program 'delivered' pada masyarakat. "Poin pentingnya (rakor), memberseimbangkan program pusat dan daerah. Maka saya tekankan, DIPA harus benar-benar ter-delivery kepada penerima manfaat. Itu password yang harus dipegang kepala daerah, sampai Camat maupun Lurah," ungkapnya.

Penyerahan DIPA ini untuk menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 dalam mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045. Di mana, ada 5 program prioritas Presiden Jokowi yang ditekankan, yakni mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Khofifah menyebut, saat ini Jatim tengah fokus dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jamban berbasis rumah tangga (jambanisasi), dan penyaluran listrik (elektrifikasi). Targetnya pada tahun 2021 seluruh wilayah Jatim teraliri listrik. Karena, dari 363 desa tertinggal masih ada sebanyak 235 ribu rumah tangga di Jatim yang masih belum teraliri listrik.

"Terlebih dari data yang ada TB (Tuberculosis) di Jatim masih sangat retan, salah satunya dipicu oleh rendahnya sanitasi lingkungan rumah tangga. Maka jambanisasi berbasis rumah tangga dan sanitasi sehat harus kita kuatkan," imbuhnya.

Sedangkan tantangan dalam peningkatan bidang SDM, mantan menteri sosial ini mengacu pada parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jawa Timur yang dinilai masih dibawa nasional. Di mana IPM nasional 71,39 sementara jatim 70,77 atau berada diurutan ke 15. Di sinilah, ia jelaskan pentingnya penguatan industri makanan minuman (Mamin), dan produk-produk tekstil untuk selalu menjadi unggulan di Jatim.

"Mulai industri mamin, alas kaki, produk industri tekstil menjadi kekuatan dan unggulan di Jatim. Pada aspek kebijakan, saya tegaskan password untuk investasi adalah padat karya dan berorientasi eksport," tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Jatim Deddy Sopandi mengatakan, peran APBN mempunyai peran penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia tahun 2045. DIPA dan TKDD Provinsi Jatim mencapai Rp 79,3 triliun.

"Provinsi Jawa Timur mempunyai urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat hal tersebut dapat dikatakan bahwa Jatim menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyepakatai bahwa apa yang menjadi fokus utama di Jatim juga akan menjadi perhatian khusus di Kota Malang. Terlebih, terkait nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. "Sepakat saya dengan semangat harus ter-delivery-nya program pemerintah kepada masyarakat sampai di level yang paling bawah yaitu rumah tangga," paparnya.