Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono berharap kenaikan UMK tak ada gejolak di wilayahnya. (Nana)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono berharap kenaikan UMK tak ada gejolak di wilayahnya. (Nana)

MALANGTIMES - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa telah mengesahkan besaran upah minimun kabulaten/kota (UMK) untuk tahun 2020. Untuk kabupaten/kota di Jatim, terdapat kenaikan sebesar 8,51 persen dibandingkan tahun 2019 ini. Tak terkecuali di Kabupaten Malang yang  UMK-nya menjadi Rp  3.018.530,66 dari upah saat ini Rp 2.781.564,24.

Kenaikan UMK itu pula yang membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono menyampaikan, bila ada perusahaan di Kabupaten Malang yang merasa keberatan dengan UMK itu, bisa berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

"Kami imbau untuk koordinasi dengan Disnaker apabila terdapat kendala terkait itu. Sehingga nantinya akan ada solusi bila misalnya keberatan atau tak mampu membayar pekerjanya dengan upah sebesar itu," ucap Didik Budi, Jumat (22/11/2019).

Imbauan Didik Budi tersebut didasarkan pada persentase industri yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Persentase industri skala besar paling tinggi hanya 10 persen, skala menengah 30 persen, serta sisanya UMKM dan jenis usaha lainnya mencapai 60 persen. 

"Bagi perusahan besar, mungkin tak ada kendala besar untuk memenuhi UMK itu. Tapi, bisa saja perusahaan di bawahnya mengalami kesulitan. Karena itu, agar tak menjadi persoalan ke depannya, segera lakukan koordinasi. Baik ke Disnaker maupun ke serikat pekerja atau buruhnya," ujarnya.

Komunikasi serta keterbukaan dalam pelibatan seluruh unsur dalam hubungan industri, lanjut Didik Budi, akan bisa menjadi jalan tengah bagi perusahaan dan pekerja serta pemerintah bila terdapat persoalan terkait hal itu. "Kita tentunya tak ingin adanya itu menimbulkan gejolak di dalam masyarakat," tandasnya.

Senada, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnaker Kabupaten Malang Achmad Rukmianto juga menyampaikan bahwa perusahaan segera melakukan koordinasi apabila terdapat persoalan dengan adanya kenaikan UMK yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tanggal 20 November 2019 tentang UMK  2020.

"Silakan koordinasi dengan kami jika ada kendala. Kami siap untuk menyerap aspirasi perusahaan sekaligus buruh dalam hal ini," ujar Totok, sapaan akrabnya.

Dirinya juga berharap agar perusahaan melakukan komunikasi dengan serikat pekerjanya secara intens bila memang terkendala dengan kenaikan upah. Pasalnya, tak semua perusahaan di Kabupaten Malang mampu untuk mengikuti aturan kenaikan UMK Jatim itu.

Terpisah, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim menilai Khofifah Indar Parawansa gagal menyejahterakan buruh dengan UMK seperti itu. Menurut  Wakil Ketua FPSMI Jatim Nuruddin,  kenaikan upah hanya mengacu pada surat menteri ketenagakerjaan RI tanpa melihat realitas lapangan. "Gubernur Khofifah pro-upah murah, gagal menyejahterakan buruh Jatim," ujarnya.