George da Silva, koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang. (dok MalangTimes)
George da Silva, koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang. (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Geliat menghadapi pilkada di Kabupaten Malang tahun 2020 telah mulai terlihat. Terutama di Bawaslu Kabupaten Malang yang telah bersiap  membuka pendaftaran untuk para petugas pengawas di tingkat kecamatan (panwascam) sampai desa.

Pendaftaran panwascam akan dibuka  27 November sampai 5 Desember 2019 mendatang. Kuotanya sebanyak 99 panwascam di 33 kecamatan. 

Sedangkan prasyaratnya adalah berusia paling rendah 25 tahun, tidak terikat atau pernah duduk di struktur partai politik selama 5 tahun ke belakang, serta  mencantumkan SKCK, surat bebas narkoba dan keterangan sehat.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva. "Untuk pendaftaran, kami buka  27 November sampai 5 Desember dengan syarat seperti itu. Informasi ini telah kami sosialisasikan ke kecamatan plus dengan brosurnya," ucapnya kepada MalangTIMES, Jumat (22/11/2019).

Untuk kuota 99 panwascam itu, lanjut George, nantinya per kecamatan terdapat 3 orang pengawas. Satu menjadi ketua dan sisanya adalah anggota panwascam. Tiga orang panwascam ini nantinya akan dibantu oleh dua orang aparat sipil negara (ASN) kecamatan yang masuk dalam pokja kecamatan.

"Dua orang ASN kecamatan itu nanti jadi sekretaris dan bendahara," ujarnya yang menambahkan, panwascam akan bertugas selama 10 bulan sampai Oktober 2020. "Itu jika tidak ada pemungutan suara ulang (PSU), imbuh George.

Disinggung berapakah gaji panwascam, pria plontos ini menyebutkan bahwa untuk honor disesuaikan jabatannya. Ketua panwascam akan mendapatkan Rp 2,2 juta per bulan dan anggota mendapat Rp 1,9 juta. 

Sedangkan  pengawas desa mendapat honor sebesar Rp 1,5 juta. "Selain besaran honor itu, mereka juga akan didaftarkan asuransi kecelakaan serta kematian," urainya.

Besaran honor panwascam untuk pilkada 2020 terbilang naik dibandingkan dengan perhelatan Pemilu 2019. Saat itu, ketua panwascam hanya mendapatkan Rp 1,8 juta per bulan tahun 2019. Sehingga ada peningkatan Rp 400 ribu bagi ketua panwascam, seperti yang telah juga disepakati oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pun, bagi anggota panwascam, dulu honornya sebesar Rp 1,6 juta dan sekarang naik di perhelatan pilkada 2020  menjadi Rp 1,9 juta atau ada kenaikan Rp 300 ribu setiap bulan.

Besaran honor panwascam inilah yang sempat membuat alot penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Bawaslu dengan pemerintah kabupaten Malang. 

George manyampaikan bahwa slot belanja dengan anggaran yang disepakati melalui NPHD sebesar Rp 27 miliar akan banyak terserap di honorarium. "Untuk honorarium menguras biaya Rp 12 miliar. Sedangkan untuk sosialisasi Rp 4 miliar. Jadi,  total pengeluaran ini sudah mencapai Rp 16 miliar," ucapnya.