Ilustrasi (Istimewa).
Ilustrasi (Istimewa).

MALANGTIMES - Sejak dibentuk pada 2005 lalu, LPS telah melakukan likuidasi atau menutup 101 bank bermasalah hingga 2019. Terdiri dari satu bank umum dan 100 bank perkreditan rakyat (BPR).

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan Muhamad Yusron mengatakan, penutupan sebagian besar terjadi lantaran masalah tata kelola perusahaan yang kurang baik. 

Lantaran dalam kondisi yang tak dapat disuntik dana, maka bank yang berkaitan terpaksa harus ditutup.

Dia menjelaskan, likuidasi terhadap bank yang dilakukan LPS terbanyak dilakukan di Jawa Barat dan Sumatera Barat. 

Sementara untuk Jawa Timur sendiri terbilang paling sedikit dan masuk dalam kategori stabil.

Hingga 20 November 2019, di Jatim tercatat ada delapan perbankan saja yang ditutup. 

Delapan bank tersebut adalah PT BPR Panca Dana di Kota Batu, BPR Jabal Tsur Pasuruan, BPR Triharta Indah Sidoarjo, BPR Dhasatra Artha Sempurna Sidoarjo, BPR Artha Dharma Magetan, BPR Kudamas Sentosa Sidoarjo, BPRS Al-hidayah Pasuruan, dan BPR Iswara Artha Sidoarjo. 

Angka itu menurut Yusron terbilang sangat kecil dibanding daerah lain seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat. 

Hal itu kemungkinan dipengaruhi kondisi perekonomian di Jawa Timur yang mengalami tren positif. 

Sehingga Jawa Timur masuk dalam kondisi relatif bagus.

"Jatim terbilang bagus dan stabil dalam hal ini. Kalaupun ada kenaikan dan penurunan itu sangat wajar," jelasnya.

Lebih jauh Yusron menyampaikan, hingga September 2019, distribusi simpanan bank umum berdasarkan jenis simpanan terdiri dari Giro 24,31 persen dengan nilai Rp 1,4 miliar. 

Kemudian tabungan 30,73 persen senilai Rp 1,8 Miliar, Deposito 43,16 persen dengan nilai Rp 2,5 Miliar, DoC sebesar 1,49 persen senilai Rp 89 Miliar, dan sertifikat deposito sebesar 0,31 persen senilai Rp 18,1 Miliar.

Sedangkan untuk penanganan klaim sejak 2005 hingga September 2019 dari total simpanan Rp 1,9 triliun dan 254 ribu lebih rekening, tercatat 93 persen rekening masuk kategori layak dibayar atau senilai Rp 1,5 triliun. 

Sementara tujuh persen rekening dari 254 ribu rekening masuk dalam golongan tak layak dibayar, dengan besaran uang mencapai Rp 362 miliar.

Yusron menjelaskan, rekening yang masuk dalam kategori tak layak dibayar LPS tersebut kebanyakan dikarenakan memiliki suku bunga melebihi ketentuan LPS. 

Saat ini, bunga penjaminan simpanan yang dapat diklaim kepada LPS adalah sebesar 6,25 persen untuk simpanan rupiah di bank umum.

Sedangkan untuk valuta asing (valas) bunga yang ditetapkan adalah 1,75 persen dan 8,75 persen untuk BPR.

"Untuk yang melebihi itu tidak dapat dibayarkan," pungkasnya.