Prof Dr Ir Yayuk Yuliati MS, Profesor dalam bidang Ilmu Sosiologi Pertanian (kiri). (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Prof Dr Ir Yayuk Yuliati MS, Profesor dalam bidang Ilmu Sosiologi Pertanian (kiri). (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Di zaman sekarang, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah Konco Wingking atau teman di belakang. Anggapan ini juga masih sangat melekat pada perempuan tani.

Hal ini disampaikan oleh Prof Dr Ir Yayuk Yuliati MS. Yayuk dikukuhkan sebagai Profesor dalam bidang Ilmu Sosiologi Pertanian di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya (UB), Rabu (20/11/2019).

Ia merupakan profesor aktif ke-40 dari Fakultas Pertanian, profesor aktif ke-176 di UB, serta Profesor ke-253 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan UB.

Dalam orasi ilmiahnya berjudul "Peningkatan Kapasitas Perempuan Tani dalam Menguatkan Feminisasi Pertanian", ia membeberkan data soal sektor pertanian yang mengalami penyusutan jumlah tenaga kerja pertanian.

"Data dari Badan Pusat Statistik pada Tahun 2010, terdapat 42,8 juta jiwa rakyat Indonesia yang menggeluti bidang pertanian, sedangkan pada tahun 2017, angkanya turun menjadi 39,7 juta jiwa," katanya.

Hal ini menunjukkan persentase petani terus mengalami penurunan sebesar 1,1 persen per tahun.

Sementara itu, katanya, jumlah angkatan kerja perempuan pada tahun 2016 sebesar 52,71 persen meningkat menjadi 55,04 persen pada Februari 2017.

Sebaliknya, jumlah angkatan kerja laki-laki yang justru menurun dari 83,46 persen menjadi 83,05 persen.

"Kondisi ini menunjukkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan pertanian semakin meningkat dibandingkan laki-laki," ucapnya.

Fenomena meningkatkan jumlah tenaga kerja perempuan di sektor pertanian disebut dengan feminisasi pertanian.

"Di hampir seluruh belahan dunia telah terjadi feminisasi, termasuk di Indonesia," timpalnya.

Di Indonesia, berkembangnya sektor industri menyebabkan banyaknya lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi pemukiman penduduk, bangunan publik, perkantoran, dan taman hiburan yang menyebabkan keluarga petani harus mencari tambahan pendapatan.

"Sehingga petani laki-laki meninggalkan desanya untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota atau di luar negeri. Sementara perempuan tinggal di desa mengurusi rumah tangga dan pertaniannya," terangnya.

Fenomena feminisasi pertanian ini, lanjutnya, sebetulnya tidak menjadi masalah apabila perempuan yang melanjutkan kegiatan pertanian sudah siap. Artinya, perempuan sudah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan formal yang cukup seperti laki-laki dan ikut memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi pertanian

"Kenyataannya, perempuan jarang sekali memperoleh pendidikan pertanian (penyuluhan pertanian) seperti laki-laki, bahkan pada program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan jarang sekali  melibatkan perempuan tani," ungkapnya.

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender sebetulnya sudah ada. Mulai dari UUD 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, sampai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 09 Tahun 2019 tentang Santri Milenial.

"Akan tetapi pelaksanaan dan hasilnya masih belum optimal," imbuhnya.

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan tani maka ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu pemberian akses sumber daya kepada perempuan, lalu pengurangan beban kerja perempuan.

"Koordinasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan pembangunan yang berperspektif gender dan perlu adanya diskusi dan sosialisasi gender bagi seluruh elemen masyarakat, agar tercipta kesetaraan gender khususnya dalam pembangunan pertanian," pungkasnya.