Sidang paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)
Sidang paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tugu Aneka Usaha (Tunas) belum disetujui oleh DPRD Kota Malang. Bahkan, dalam sidang paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap tiga ranperda yang dilaksanakan Senin (18/11/2019) kemarin, ranperda Tunas sama sekali tak disinggung.

Padahal, ranperda Tunas sebelumnya selalu dibahas bersamaan dengan dua ranperda lainnya, yaitu ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang dan ranperda Perseroan Bank Pekreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang.

Baca Juga : Pemkot Batu Kumpulkan Data Korban PHK Akibat Covid 19

Ketua Pansus Perumda DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi menyampaikan, ranperda Perumda Tunas memang belum dibahas dalam agenda pandangan akhir fraksi tersebut lantaran  masih ada banyak aspek yang kini telah dibenahi ulang dan dievaluasi.

Dia menyebut, ada beberapa unit usaha di dalam ranperda Perumda Tunas tersebut yang akan dipangkas karena dinilai tidak pas jika harus dimasukkan ke dalam bagian Perumda Tunas. Namun dia belum memberikan penjelasan lebih detail terkait beberapa unit usaha yang akan dipangkas.

"Ada beberapa unit usaha yang akan dipangkas dan ada beberapa juga yang kini masih diperdebatkan apakah unit usaha tersebut masuk kategori Perumda Tunas atau tidak," katanya.

Jika merujuk pada perencanaan awal, Perumda Tunas yang merupakan transformasi dari PD RPH Kota Malang itu akan mengembangkan 21 unit usaha yang kemudian diklasifikasikan pada tiga koor besar. Ketiganya adalah divisi agribisnis, properti, serta penyewaan aset dan penunjang lain.

Sementara itu, salah satu unit usaha yang rencananya akan dikembangkan dalam Perumda Tunas adalah pengelolaan parkir. Dengan pola pengelolanya di bawah Perumda Tunas, Wali Kota Malang Sutiaji optimistis pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir akan mengalami peningkatan cukup signifikan.

Namun, sampai saat ini, ranperda Perumda Tunas belum juga disetujui, bahkan terancam dilakukan pemangkasan. Sehingga, Sutiaji pun mulai memerintahkan perangkat daerah (PD) terkait untuk melaksanakan skema lain dalam pengelolaan parkir.

Baca Juga : Dampak Covid-19, PAD Kota Malang Diprediksi Turun 50 Persen

"Kami minta Dinas Perhubungan tidak menunggu pengesahan ranperda Tunas. Pengelolaan parkir bisa dilakukan dengan skema lain seperti BLUD," jelasnya.

Pengelolaan parkir dengan sistem BLUD itu ia sebut cukup efektif. Sehingga, potensi besar yang dimiliki dari sektor parkir dapat segera ditangkap dalam waktu dekat. "Karena potensi parkir di Kota Malang ini sangat besar," ucap dia.

Sebelumnya, pria berkacamata itu menyampaikan bahwa salah satu upaya yang akan dilakukan untuk menangkap potensi parkir itu adalah dengan menerapkan sistem e-parkir. Sistem tersebut nantinya akan dikelola langsung oleh BLUD yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Malang.