MALANGTIMES - Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyebut Pemerintah Kota Malang saat ini masih merasa trauma atas insiden korupsi massal yang terjadi beberapa waktu silam. Kondisi tersebut, bahkan membuat Perangkat Daerah (PD) atau dinas-dinas takut dan ogah-ogahan diberi anggaran besar.
Hal itu diungkapkan Made saat menghadiri dialog publik Satu Tahun Pemerintahan Kota Malang yang digelar di Hotel Pelangi, Senin (18/11/2019). Politisi PDI Perjuangan ini menyebut jika traumatik itu masih dirasakan dalam proses penganggaran yang dilaksanakan.
Baca Juga : Sederet Megaproyek Pemkot Malang Ditunda, Termasuk Pembangunan Mini Block Office
"Salah satu contohnya Dinas PUPR, kami tawari untuk menambah dana insidentil agar tak hanya Rp 6 miliar untuk APBD 2020. Tapi dinas yang bersangkutan menyampaikan bahwa anggaran itu cukup," katanya.
Kondisi trauma yang tak kunjung sembuh itu pun, ia khawatirkan akan berpengaruh pada proses penganggaran dan pembangunan di Kota Pendidikan ini. Sehingga, dia mendorong agar pemerintah tak lagi merasa terbebani saat akan mengambil langkah dan tidak berjalan di tempat.
"Senyampang itu untuk kepentingan masyarakat bersama dan tak salahi aturan, kami dorong Pemkot Malang berani mengambil langkah," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Made juga menyampaikan jika selama ini setiap program yang diusulkan sudah dikoordinasikan dan didiskusikan bersama dengan legislatif. Namun, selama ini memang masih sempat terjadi dilema tersendiri saat akan mengambil keputusan.
Dia mencontohkan proses pembenahan Jembatan Muharto yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Made menyebutkan jika pembenahan tersebut sudah beberapa kali didiskusikan. Pemkot Malang bersikeras untuk dibangun penyangga terlebih dulu dengan dalih, Jembatan Muharto belum masuk penganggaran dalam APBD 2020.
Baca Juga : Anggaran Penanganan Covid-19 Kota Malang Ditambah Menjadi Rp 86 Miliar
Alasan lain yang diungkapkan Pemkot Malang, terkait rencana pembangunan Jembatan Kedungkandang pada 2020 mendatang. Ketika dua jembatan tersebut dibangun bersamaan, maka dikhawatirkan bisa memunculkan kemacetan yang lebih parah. Sebab keduanya berada di kawasan yang berdekatan.
"Itu adalah pendapat Pak Wali, maka kami terus mendorong untuk sekiranya lakukan pembangunan skala prioritas. Kira-kira mana yang lebih urgent, Jembatan Kedungkandang atau Muharto," papar Made.
