Suasana Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Malang, Senin (18/11) (foto: Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Suasana Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Malang, Senin (18/11) (foto: Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - 3 Rancangan Pendapatan Daerah (Ranperda) terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tugu Tirta Kota Malang, Perseroan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Arta Sejahtera Kota Malang resmi disetujui DPRD Kota Malang.

Meski begitu, dalam agenda yang disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, Senin (18/11) itu fraksi anggota DPRD Kota Malang tetap memberikan catatan dan rekomendasi khusus.

Dari 3 Ranperda yang akan dijadikan Perda tersebut nantinya diharapkan akan memberikan peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, kemudian mengenai pengelolaan perusahaan dan manajemen yang diminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk bisa dilakukan dengan lebih baik lagi.

Juru bicara Fraksi PDIP, Feri Kurniawan menyatakan jika pihak fraksi pada dasarnya menyetujui dan menyepakati terhadap tiga Ranperda tersebut untuk dijadikan Perda. Namun, dari beberapa catatan yang disoroti salah satunya terkait Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan pasar.

Ia menilai, Pemkot Malang harus lebih berkomitmen dalam menjalankan hal itu sehingga bisa menjadi prioritas yang unggul. Salah satunya, dengan melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional, agar bisa bersaing dengan pasar modern.

"Jika ini disahkan menjadi Perda, maka Pemkot harus bisa menjalankan substansi dengan baik hingga hasil pengelolaannya. Ada terobosan-terobosan baru nantinya dalam menghadapi persaingan. Pasar tradisional diharapkan akan mampu bersaing dengan pasar modern," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan dari juru bicara Fraksi PKB, Ike Kisnawati yang juga menyoroti perihal perindustrian dan perdagangan. Menurutnya, pihak Pemkot Malang dimohon untuk tidak lagi menambah perizinan baru bagi pendirian pasar modern atau toko modern hingga pemberian solusi area Pasar Besar yang kerap macet karena adanya truk besar yang melakukan droping barang di pinggir jalan raya.

"Kami memohon pihak Pemkot untuk mengevaluasi jarak juga antara pasar modern dan pasar rakyat. Kemudian, di Pasar Besar yang sering terjadi kemacetan panjang akibat truk besar yang mamakan bahu jalan, mohon untuk dicarikan solusi itu," katanya.

Sementara itu, juru bicara fraksi PKS, Rokhmad juga menyoroti hal yang sama. Dimana, terkait dengan Perindustrian dan Perdagangan diharapkan mampu menjadikan sebuah iklim investasi yang sehat untuk dijaga Pemkot Malang. Ia menjelaskan, komitmen Pemkot Malang dengan adanya pendirian pasar modern yang harus berjarak 500 meter dari pasar tradisional juga harus dijalankan sesuai aturan.

"Dan yang melakukan pelanggaran itu, dimohon untuk dilakukan penertiban. Pengelolaan pasar rakyat dan toko modern, dimana produksi yang dijual paling tidak 80 persen adalah produk dalam negeri, dan juga ada produk dari daerah," jelasnya.

Dari ketiga Ranperda yang akan diubah menjadi Perda tersebut, anggota DPRD Kota Malang mengharapkan, hal itu bisa meningkatkan sektor industri pedagangan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, roda perekonomian bisa berjalan dan menyerap angka pengangguran terbuka di Kota Malang.