Petugas BP2D yang tengah melayani WP di kantor BP2D (Igoy/MalangTIMES)
Petugas BP2D yang tengah melayani WP di kantor BP2D (Igoy/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Saat ini Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Untuk itu, sistem pelayanan terhadap masyarakat juga terus dibenahi. 

Saran demi saran dan kritik juga terus ditampung BP2D Kota Malang.

Salah satu masyarakat yang memberikan kritik dan sarannya adalah Budiono, warga Tanjung, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Saat ditemui di Kantor BP2D Kota Malang di Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, JL. Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, beberapa waktu lalu, pihaknya mengatakan agar setidaknya petugas BP2D turun ke lapangan langsung atau ke rumah WP yang mengalami keterlambatan.

"Kan bisa jadi orangnya keluar atau nggak tau atau kadang malas keluar karena jauh (kantor BP2D). Kalau didatangi langsung kan nanti mungkin bisa langsung (membayar), yang tertunggak-tunggak akhirnya," ungkapnya beberapa waktu lalu saat berada di Kantor BP2D saat akan membayar Pajak PBB.

Sementara itu, Kabid Penagihan dan Pemeriksaan BP2D Pemkot Malang Dwi Cahyo TY menjelaskan petugas BP2D tidak bisa atau tidak diperbolehkan turun langsung door to door ke rumah para WP.

"Kita sudah nggak boleh menerima (pembayaran pajak dari WP). Kalau kita menagih paling kita mengirimkan surat tagihan pada WP," ungkap pria ramah berkacamata ini.

Lanjutnya, jikapun WP tetap memaksa, maka pihaknya mengimbau petugas BP2D untuk tetap mengarahkannya ke loket pembayaran pajak resmi, yakni di Bank Jatim. 

Seperti halnya dulu, pihak BP2D pernah mengantarkan WP yang sudah berusia lanjut ke bank karena petugas sudah tak bisa menerima pembayaran pajak lagi.

"Pembayaran langsung ke Bank Jatim. Kita nggak menerima, walaupun percaya sama teman-teman, ya kami imbau teman-teman petugas untuk mengarahkannya ke bank. Bank Jatim kan sudah hampir ada di semua titik kecamatan," pungkasnya.

Pembayaran dengan sistem transfer melalui bank ini adalah program yang dilakukan untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja demi terwujudnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).