Pembangunan jalan rusak terus dilaksanakan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang dalam menekan panjang jalan kondisi rusak berat (Nana)
Pembangunan jalan rusak terus dilaksanakan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang dalam menekan panjang jalan kondisi rusak berat (Nana)

MALANGTIMES - Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan jalan di Kabupaten Malang terus digelorakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. 

Mengusung moto wujudkan jalan mulus, dinas di bawah komando Romdhoni ini terus bergerak mengurangi jumlah panjang jalan dengan kondisi rusak setiap tahunnya.

Tercatat dari total panjang jalan kabupaten yaitu 1.668,76 Kilometer (KM), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga selama kurun waktu antara 2017-2018 telah mampu merubah kondisi jalan rusak.

Dari data yang dilansir  Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, jalan kabupaten yang mengalami rusak dan rusak berat tahun 2017 mencapai 562,10 KM. 

Tahun 2018 lalu jalan rusak berat berkurang mencapai 14,25 KM menjadi 537,85 KM.

Dari progres penanganan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, jalan rusak berat menjadi fokus perhatian. 

Sehingga dalam kurun satu tahun bisa berkurang kondisi kerusakan parahnya. 

Dari 298,40 KM tahun 2017 menjadi 265,19 KM di tahun 2018.

"Fokus pada jalan kabupaten yang memang kondisinya rusak berat. Tentunya dengan anggaran yang harus dibagi ke kegiatan lain, penanganan jalan rusak belum bisa sempurna dengan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang," ucap Romdhoni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Minggu (17/11/2019).

Tapi, lanjutnya, capaian tersebut bisa jadi rujukan untuk tahun berikutnya. 

Dimana, beberapa jalan kabupaten mendapatkan suntikan anggaran dari pemerintah pusat, misalnya dengan program hibah jalan daerah di wilayah Malang Selatan.

"Kita membangun secara realistis sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kalau tahun ini mampu 1 kilometer, kita lakukan itu sesuai anggaran. Tentunya semua pembangunan mengacu juga pada perencanaan yang telah disusun. Prioritas pembangunan tetap jadi dasar kita dengan kekuatan anggaran yang ada," ujar mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ini.

Kondisi ini pula yang membuat penanganan jalan rusak yang tak berat, di tahun 2018 mengalami peningkatan. 

Dimana kondisi jalan rusak di tahun 2017 mencapai 263,70 Km menjadi 282,66 Km tahun 2018. 

Atau ada kenaikan jalan rusak dalam satu tahun sepanjang 18,96 Km.

Selain anggaran, hal ini terjadi karena sejak tahun 2018 lalu sampai saat ini penanganan jalan juga diikuti dengan pembangunan drainase di kiri dan kanannya. 

Hal ini menjadi satu paket dengan pembangunan jalan rusak yang telah dirancang untuk dibangun.

Romdhoni menyampaikan, adanya paket kegiatan itu dikarenakan kerusakan jalan kabupaten tak lepas dari tidak seimbangnya panjang jalan dengan keberadaan drainase itu sendiri. 

"Akhirnya saat musim hujan datang, jalan kerap tergenang air hujan dan cepat rusak," ucapnya.

Seperti diketahui, jalan kabupaten yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, jenis permukaannya mayoritas adalah aspal. 

Yakni sampai tahun 2018 lalu mencapai panjang 1.635,70 KM. 

Jenis permukaan jalan yang diaspal inilah yang kerap rusak bila musim hujan datang dengan intensitas tinggi. 

Pasalnya, air hujan yang menggenang di permukaan aspal mampu menjadi salah satu perusak aspal.

"Jika air hujan menggenang dalam waktu yang cukup lama di atas aspal, maka lama kelamaan aspal tersebut akan rusak. Karena air mampu memecah molekul aspal dan mengubah bentuknya menjadi lebih kecil. Sehingga daya rekat aspal pun menjadi berkurang. Ini yang membuat kita juga fokus pada pembangunan drainase sampai saat ini," urai Romdhoni.

Dengan kondisi itu pula, jalan kabupaten dengan kategori baik di tahun 2018 lalu juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

Dari 1.608,44 Km menjadi 1.635,70 Km, atau ada peningkatan mencapai 27,26 Km di tahun 2018.

Tapi, secara total kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan. 

Sedangkan untuk jalan kondisi rusak, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, fokus pada pemeliharaannya. 

"Kembali pada kekuatan anggaran serta prioritas pembangunan jalannya. Karena itu pula kita sejak tahun lalu meminta adanya perubahan status dan kelas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan nasional," tandas Romdhoni.