Perhitungan pajak air tanah, (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Perhitungan pajak air tanah, (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Selain jenis-jenis Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak PBB, Pajak BPHTB, Pajak Hiburan dan Pajak Rumah Kost, satu lagi pajak yang nampaknya jarang didengar oleh masyarakat. Pajak tersebut yakni Pajak Air Tanah.

Pajak air air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Obyek pajak air tanah sendiri yakni pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 

Sementara, subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Di sini berarti yang merupakan Wajib Pajak (WP) Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan adalah nila perolehan atas air.

Dijelaskan Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto melalui Kabid Penagihan dan Pemeriksaan BP2D Pemkot Malang Dwi Cahyo TY, pajak air tanah sebesar 20 persen.

Mengenai sistem perhitungan atau rumus dalam dasar pemungutan pajak air tanah adalah 20 persen x besaran debit pemakaian air x harga dasar air (HDA).

Misalnya, sebuah hotel pada Februari 2019 memakai air tanah sebanyak 1.000 meter kubik.

Sementara HDA nya sebesar Rp 550 maka  pajak yang harus dibayar adalah 20 persen x 1.000 m3 x 550 = 110.000. 

Sehingga Pajak Air Tanah yang harus dibayar pada bulan Februari adalah Rp 110.000,.

Lebih lanjut dijelaskan, setiap orang yang melakukan pengeboran air tanah maka ia juga berkewajiban membayar pajak seperti yang sudah ditetapkan.

"Pajak air tanah memang tarifnya kecil. Kita juga sudah beberapa kali terjun melakukan sidak, namun memang masih perlu pendaatan kembali karena banyak yang belum mendaftar," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang ada, dari sembilan sumber pendapatan daerah Kota Malang dari sektor pajak, pajak air tanah menjadi sumber pendapatan paling rendah. 

Sepanjang 2018 total besaran pajaknya hanya Rp 800 juta saja atau 0,19 persen bagi PAD Kota Malang untuk APBD 2019.

Saat ini, dari informasi  yang diperoleh, titik pengeboran Air Bawah Tanah (ABT) yang terdata hanya sekitar 400 titik. 

Namun jumlah ini nampaknya masih jauh dari jumlah real. 

Sebab, saat ini ribuan usaha yang memangfaatkan ABT telah berkembang di Kota Malang. 

Karenanya, BP2D akan terus melakukan sosialisasi sembari melakukan penindakan.