Ilustrasi Pilkada langsung yang dianggap berbiaya politik tinggi (Ist)
Ilustrasi Pilkada langsung yang dianggap berbiaya politik tinggi (Ist)

MALANGTIMES - Jadi rahasia umum, bahwa untuk menjadi bupati membutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang tentunya harus dirogoh dari kocek para calon sendiri. Atau dari berbagai "pinjaman lunak" yang mengikat saat sang calon jadi seorang bupati.

Hal itu bukan sekedar isapan jempol. Untuk bisa menjadi bupati, anggaran minim yang harus tersedia selama kontestasi pilihan langsung kepala daerah (pilkada) sampai puncaknya adalah Rp 30 miliar. 

Anggaran besar itu mencuat dari berbagai tokoh, baik di Kabupaten Malang maupun pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dari berbagai narasumber yang tidak berkenan disebut namanya dan juga memiliki pengalaman dalam kontestasi 5 tahunan tingkat daerah di Kabupaten Malang, anggaran minim yang harus dipersiapkan memang seperti itu.

"Minim sebesar itu kalau mau jadi bupati. itu pun belum ada jaminan bisa jadi," ucap salah satu pejabat Pemkab Malang yang sempat merasakan kontestasi Pilkada langsung kepada MalangTimes, beberapa waktu lalu.

Mahalnya anggaran menjadi bupati itu dia ilustrasikan dengan banyaknya anggaran yang harus dikucurkan untuk mencover luas wilayah di Kabupaten Malang. Misalnya, anggaran pra kampanye dari mulai pendaftaran sampai berbagai kebutuhan untuk bisa lolos jadi calon dari partai politik yang akan mengusungnya. 

Masa kampanye pun akan sangat menyedot anggaran calon bupati. Dengan 33 kecamatan di Kabupaten Malang, anggaran ini akan menelan biaya sekitar Rp 16,5 miliar, dengan asumsi per kecamatan membutuhkan Rp 500 juta. "Dan itu terbilang minim, karena bisa saja berlipat-lipat. Apalagi dengan kondisi saat ini yang tentunya juga banyak berubah," ujarnya. 

Biaya saksi di TPS pun diperkirakan meningkat sekitar 10 persen bahkan dua kali lipatnya dibandingkan pilbup 2015 lalu. Dari ilustrasinya, dinyatakan untuk biaya saksi saja bisa menghabiskan Rp 3,36-10 miliar bila dihitung dengan kasar. Termasuk saksi koordinator desa (kordes) dan koordinator kecamatan (korcam). 

"Serta yang tak kalah penting adalah dana-dana bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam klasifikasi dana tak terduga. Seperti biaya sumbangan proposal pembangunan di berbagai wilayah sampai pada biaya menggerakkan mesin partai," urainya.

Jumlah anggaran besar untuk jadi bupati itu pula yang disorot oleh Tito Karnavian. Dimana mantan Kapolri ini juga menyebutkan hal yang sama, bahwa pilkada secara langsung berdampak pada biaya tinggi lantaran untuk menjadi bupati memerlukan Rp 30 miliar. Hal itu telah memicu potensi korupsi kepala daerah dan melahirkan berbagai kasus hukum yang menjerat para kepala daerah di Indonesia.

Hal ini pula yang membuat Tito akan melakukan evaluasi terkait Pilkada secara langsung. 
"Kalau dari saya sendiri pertanyaannya apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito, beberapa waktu lalu.

Biaya politik tinggi inilah yang kerap memunculkan peluang korupsi. Sehingga saat ada operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, Tito menyebutnya bukan kejutan. "Kenapa? Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya sambil mengilustrasikan dengan modal Rp 30-50 miliar dan pendapatan setiap bulan di kali lima tahun, masih tak akan menutup biaya politiknya untuk menjadi bupati.

"Bayangin dia mau jadi bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya," imbuh Tito seperti dikutip detik.com.

Dengan kondisi itu, Tito meminta agar sistem pilkada langsung dikaji ulang. Jika memang masih diperlukan secara langsung, setidaknya ada kajian untuk mengurangi biaya politik yang tinggi.

DPR RI pun merespon langkah Kemendagri yang hendak mengevaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung. Melalui ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, wacana itu telah disiapkan dua alternatif pilihan kebijakan. Yakni, pertama, pemilihan langsung hanya akan digelar pada tingkat kabupaten/kota. Sementara untuk pilkada tingkat provinsi digelar pemilihan secara tidak langsung alias melalui DPRD.

Sedangkan opsi kedua, adalah alternatif kebijakan evaluasi Pilkada secara asimetris. "Kebijakan ini akan menghasilkan mekanisme daerah tertentu yang boleh digelar secara langsung dan daerah-daerah yang digelar secara tidak langsung. Tapi secara resmi DPR belum melakukan kajian apapun untuk itu," ujar Ahmad.