Tersangka Mugiono (tengah) saat digelandang petugas ketika sesi rilis kasus OTT pungli.(Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Tersangka Mugiono (tengah) saat digelandang petugas ketika sesi rilis kasus OTT pungli.(Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

Pernyataan berbeda disampaikan Mugiono, kades (kepala desa) Ngadireso, Poncokusumo,  yang baru saja terjaring OTT (operasi tangkap tangan) oleh jajaran Polres Malang Kamis (14/11/2019).

Dengan kondisi mulut tertutup masker, Mugiono dengan tegas membantah dirinya telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai kades untuk melakukan pungli (pungutan liar).

”Saya tidak melakukan pungli seperti yang telah disangkakan petugas. Saya ini dijebak,” ujar bapak dua orang anak itu kepada awak media sebelum sesi rilis di halaman Mapolres Malang berlangsung Kamis (14/11/2019) sore.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mugiono diringkus Unit Tipidkor Satreskrim Polres Malang, Selasa (12/11/2019) pagi. Mugiono terjaring OTT lantaran menyalahgunakan wewenang dan jabatannya demi melakukan pungli. Dari tangan pria 50 tahun itu, polisi menyita Rp 20 juta saat meringkus tersangka di sebuah warung makan di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Uang puluhan juta itubdiakui pelaku untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah yang dialami kedua warganya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 12 E dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor (tindak pidana korupsi). Sedangkan ancamannya adalah kurungan penjara maksimal 20 tahun.

Sebagai informasi, tersangka Mugiono ini merupakan kades yang sudah menjabat selama tiga periode berturut-turut. Dia mulai menjadi kades sejak tahun 2007 lalu.

Kemudian, pada pemilihan kades beberapa waktu lalu, Mugiono kembali terpilih menjadi kades Ngadireso untuk kali ketiga. Mestinya, Mugiono diamanatkan untuk menjabat sebagai kades hingga tahun 2025.

”Saya ini hanya menengahi kedua belah pihak yang mengalami sengketa kepemilikan tanah. Saya tidak melakukan pungli,” bantah Mugiono yang saat itu kedua tangannya terborgol sepanjang sesi rilis berlangsung.

Dengan suara lirih, Mugiono mengaku, dalam permasalahan sengketa tanah antara pihak NIN dan SK, dia hanya berperan sebagai mediator. Dia bisa mengupayakan agar kasus itu dapat berakhir secara damai.

”SK bersedia untuk berdamai. Namun dirinya meminta persyaratan agar NIN membayar uang ganti rugi sebesar Rp 60 juta,” ungkap Mugiono kepada MalangTIMES.com.

Belakangan diketahui, persyaratan uang ganti rugi tersebut sempat ditolak NIN. Alasannya karena nominal yang diminta terlalu tinggi. NIN pun sempat menawarnya dan terjadi kesepakatan jika uang ganti rugi yang diminta SK turun menjadi Rp 20 juta.

”Setelah sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, saya diajak ketemuan oleh dia (NIN) di sebuah warung yang ada di Wajak,” sambung Mugiono.

Pertemuan itu diagendakan Selasa (12/11/2019). Tepatnya sekitar pukul 11.00 WIB,  Mugiono mendatangi lokasi yang diminta  NIN. Di sana dia diminta untuk menerima uang sebesar Rp 20 juta yang diberikan wanita tersebut.

”Saya sempat menolaknya. Namun dia (NIN) tetap memaksa agar saya berkenan menerimanya. Dia beralasan kalau sedang buru-buru karena mau berpergian ke Blitar,” imbuh Mugiono.

Meski sempat menolak, Mugiono akhirnya bersedia menerima amplop berisi segebok uang senilai puluhan juta yang diberikan NIN. Dia beralasan tidak bisa menolaknya lantaran uangnya sudah dimasukkan ke dalam jok motor yang dikendarai Mugiono ke lokasi kejadian.

”Uangnya dimasukkan ke jok motor saya. Tidak lama kemudian saya digerebek  polisi. Saya digelandang ke kantor Polres Malang karena disangka telah melakukan pungli,” kata Mugiono dengan nada menyesal.