Para penerima manfaat Bosda tingkat SD di Kabupaten Malang. Adanya Bosda diharapkan bisa mengurangi pungutan sekolah kepada wali murid (Ist)
Para penerima manfaat Bosda tingkat SD di Kabupaten Malang. Adanya Bosda diharapkan bisa mengurangi pungutan sekolah kepada wali murid (Ist)

MALANGTIMES - Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terus diterpa isu terkait pungutan liar (pungli) di berbagai lembaga pendidikan di bawah naungannya. Dari ramainya isu dijualnya seragam sekolah yang memakai anggaran daerah untuk pengadaannya sampai  adanya tarikan uang ujian.

Baca Juga : Dampak Covid-19, Beasiswa LPDP ke Luar Negeri Ditunda Tahun Depan

Berbagai isu klasik yang dibenarkan oleh sebagian masyarakat itu, tentunya kembali membuat wajah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tertampar lagi. 

Pasalnya, Dinas Pendidikan merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran besar, baik dari daerah sampai bantuan pemerintah pusat tersebut tak pernah henti digoyang  berbagai isu tersebut setiap tahunnya.

Hal ini pula yang membuat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rachmat Hardijono, angkat bicara kepada media. Dirinya menyampaikan berbagai isu itu belum diketahuinya secara pasti dan berbukti di tangannya.

"Saya belum mengetahuinya secara pasti. Tapi tentu dengan adanya informasi-informasi itu akan saya tindaklanjuti. Saya akan cross check  kebenarannya," ujar Rachmat beberapa waktu lalu.

Dirinya yang terbilang baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, akan juga melakukan rapat koordinasi dengan jajaran terkait dengan adanya isu pungli di lembaga pendidikan.

"Saya akan tanyakan nanti kepada kepala bidangnya masing-masing," ujar Rachmat yang juga menanggapi terkait pungutan untuk biaya ujian di sekolahan.

"Tak ada biaya untuk ujian atau biaya untuk penulisan ijazah siswa," imbuhnya.

Isu adanya pungli ini pun hinggap ke meja dewan. Dimana melalui Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Mochamad Saiful Efendi, akan menindaklanjuti persoalan itu. Yakni dengan cara mendalami isu-isu tersebut dengan memanggil Dinas Pendidikan.

"Kita akan dalami dan panggil dinas terkait. Praktek ini tak bisa dibiarkan terus. Dana Dinas Pendidikan itu besar untuk belanja lembaga pendidikan, apalagi ada bantuan operasional daerah atau Bosda," ucapnya. 

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

Dari data yang ada, anggaran BOSDA di tahun 2019 yang dikucurkan melalui Dinas Pendidikan sebesar Rp 26.022.800.000. Dengan rincian untuk lembaga SD senilai Rp 18.113.900.000 yang dibagikan kepada 181.139 siswa di 1.133 sekolahan. Sedangkan Bosda untuk  SMP sebesar  Rp 7.908.900.000 dibagi ke 79.089 siswa di 326 lembaga.

Di tahun 2020, direncanakan Bosda yang akan dikucurkan mencapai sekitar Rp 34 miliar. Dimana per siswa mendapatkan bantuan  nominal sebesar Rp 25 ribu setiap bulannya di 1.491 unit SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Dengan total siswa sebanyak 264.203 siswa. 

Selain untuk anggaran bantuan siswa, Bosda itu juga diperuntukkan untuk program makanan tambahan dalam upaya menggalakan gerakan hidup sehat di Kabupaten Malang. 

Dengan anggaran itulah, apabila sekolahan masih melakukan pungutan sekolah yang telah dianggarkan oleh Pemkab Malang, maka pihak Dinas Pendidikan dan DPRD pun akan bertindak. 

Walau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperbolehkan sekolah memungut sumbangan kepada wali murid, tapi ucap Saiful, jangan sampai aturan itu disalah tafsirkan. 

"Jangan sampai aturan disalah tafsirkan dan dijadikan dasar melakukan pungutan," pungkas politisi Partai Gerindra ini.