Kartu Pra-Kerja Jokowi, Sekda Didik Budi: Itu Program Luar Biasa

Nov 14, 2019 10:41
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono saat diacara job fair 2019 (dua dari kanan) (Nana)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono saat diacara job fair 2019 (dua dari kanan) (Nana)

MALANGTIMES - Kartu Pra-Kerja yang menjadi salah satu janji politik Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres 2019 lalu, tampaknya bakal siap direalisasikan dalam hitungan bulan. Pasalnya, program tersebut ditargetkan sudah mulai berjalan per Januari 2020 mendatang. 

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Ada target dua juta Kartu Pra-Kerja gelombang pertama yang akan diberikan pada para pengangguran atau yang masih mencari kerja. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp 10 triliun pun disiapkan untuk merealisasikan program tersebut. 

Setiap penerima kartu, diperkirakan akan menerima uang bantuan berkisar antara Rp 300-500 ribu per bulan. Program baru besutan Jokowi itu yang mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono menyebut, program Kartu Pra-Kerja merupakan program yang luar biasa. 

"Itu program luar biasa yang tentunya kita sambut dan dukung dengan gembira. Dengan adanya Kartu Pra-Kerja, akan semakin membantu masyarakat yang sedang mencari pekerjaan," kata Didik Budi kepada MalangTIMES, Kamis (14/11/2019).

Didik Budi melanjutkan, Pemkab Malang tentunya bersiap untuk mengawal program Kartu Pra-Kerja agar tepat sasaran dan manfaat pada masyarakat. "Tentu kita siap untuk itu. Sekali lagi ini program yang luar biasa yang wajib dikawal. Selain sesuai dengan program kita dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Malang," ujarnya.

Seperti diketahui, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Malang masih terbilang tinggi. Khususnya, penduduk usia produktif yang merupakan lulusan sekolahan. Tercatat,  di tahun 2018 masih ada sekitar 45 ribu jiwa pengangguran di wilayah tersebut.

Puluhan ribu warga kabupaten terluas kedua di Jawa Timur ini, masih berjuang mencari kerja tanpa adanya stimulus anggaran dari pemerintah. Angka itu masih bisa bertambah, karena setiap tahun ada kelulusan sekitar  12 ribu pelajar di Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Jokowi Minta Pemda Pangkas Belanja yang Tidak Prioritas untuk Penanganan Covid-19

Para pencari kerja di Kabupaten Malang, sampai saat ini harus berjuang mandiri. Walau berbagai program yang dibesut Pemkab Malang cukup membantu mereka. Misalnya, melalui job fair setiap tahun hingga berbagai program pelatihan keterampilan.

"Tapi mereka belum dapat sentuhan program pusat seperti yang akan diluncurkan dalam Kartu Pra-Kerja dari Presiden Jokowi," ujar Didik Budi.

Terkait persiapan menyongsong program itu, eks Inspektur Kabupaten Malang menyampaikan, Pemkab Malang menunggu adanya regulasi terkait teknis Kartu Pra-Kerja. "Kita tunggu dulu regulasi dan teknisnya. Tapi, kita tekankan bahwa Pemkab Malang sangat mendukung dan siap menyukseskan program luar biasa ini," imbuhnya. 

Program kartu pra-kerja ditujukan untuk mempersiapkan angkatan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha. Serta peningkatan keterampilan angkatan kerja eksisting agar semakin produktif dan berdaya.

Rencananya akan ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mekanisme pelaksanaan Kartu Pra-Kerja. Termasuk aturan terkait PMO (Project Management Office), penerima manfaat, hingga kriteria pengangguran yang berhak.

Topik
Malang Berita Malang Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono Job Fair 2019 Kartu Pra Kerja Jokowi Pemerintah Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru