Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono berharap komposisi belanja langsung dan tidak langsung berimbang ke depannya (Nana)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono berharap komposisi belanja langsung dan tidak langsung berimbang ke depannya (Nana)

MALANGTIMES - Harapan besar kembali disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, terkait komposisi belanja di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Mantan Inspektur Kabupaten Malang ini berharap ke depannya, anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung bisa 50 : 50 persen atau seimbang. Sehingga, berbagai program strategis Kabupaten Malang, yakni pengentasan kemiskinan, optimalisasi pariwisata dan daya dukung lingkungan hidup, bisa diselesaikan sesuai dengan dokumen RPJMD.

"Harapan saya ke depannya seperti itu. Karena kita sudah mau tahun terakhir visi misi Madep Manteb Manetep, maka seluruh program harus selesai dengan baik. Jadi tak ada hutang lagi ke depannya," kata Didik Budi kepada MalangTimes, Rabu (13/11/2019).
Harapan itu pun didasarkan pada adanya banyak pegawai sipil negara (PNS) Kabupaten Malang yang masuk masa pensiun atau pun telah pensiun. Dimana, menurut Didik Budi, pengurangan pegawai di lingkungan Pemkab Malang mencapai sekitar 800 orang. Sehingga belanja tidak langsung untuk pegawai pun bisa berkurang dan bisa dialokasikan untuk belanja langsung masyarakat.

"Ada pengurangan-pengurangan pegawai, kalau pun ada tambahan pegawai baru hanya sekitar 600 orang seperti tahun ini. Jadi ini harapan saya ke depan anggaran belanja bisa berimbang, 50 persen belanja langsung dan 50 persennya lagi belanja tak langsung," ujarnya.
Saat disinggung, terkait RAPBD 2020, dimana belanja tidak langsung masih dikisaran angka 52 persen sedangkan untuk belanja langsung 48 persen. Didik Budi menyampaikan, akan melihat ulang RAPBD 2020 itu.
"Nanti kita cek ulang lagi, karena memang masih dalam tahap pembahasan. Ini juga bisa dikarenakan bantuan keuangan dan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat dan provinsi belum turun," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020, pendapatan diperkirakan mencapai Rp 4,4 triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 562 Milyar, Dana Perimbangan sebesar 2,8 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 991 Milyar.
Untuk belanja di tahun 2020, prioritas program yang akan dijalankan adalah terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kegiatan yang mendukung penuntasan tiga program strategis Kabupaten Malang sampai awal tahun 2021.
"Tetap yang kita prioritaskan untuk belanja. Karena ini amanah RPJMD juga yang harus diselesaikan sesuai batas waktu di awal tahun 2021 datang," ucap Didik Budi yang juga menegaskan, bahwa agar tak memiliki hutang ke depannya, dirinya meminta kepada seluruh OPD untuk bersinergi lebih mantap menuntaskan berbagai program dalam mewujudkan Madep Manteb Manetep.

"Kuncinya di sinergitas OPD, karena itu kita terus dorong. Baik sinergitas program maupun dalam tataran koordinasi lintas sektoral. Waktunya semakin pendek masa RPJMD habis," ucapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto pun telah melempar sinyal terkait RAPB 2020 kepada eksekutif. Dimana, Ketua DPC PDI-Perjuangan ini, menilai sampai saat ini komposisi keuangan dan program OPD untuk 2020 masih tidak baik.

"Ada potensi defisit yang sangat besar. Ini yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh OPD dalam rencana kerja anggarannya," ucapnya beberapa waktu lalu.
Didik Gatot juga berharap, walau ada potensi defisit mencapai sekitar Rp 300 miliar yang juga dibenarkan oleh Didik Budi. Dirinya tetap berharap, bahwa kondisi itu jangan sampai membuat belanja untuk masyarakat terkait pelayanan dasar dipangkas atau dikurangi.
"Pelayanan dasar bagi masyarakat, baik pendidikan maupun kesehatan dan lainnya jangan sampai dikurangi. Karena ini amanah Undang-Undang," tandasnya.