Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Beredarnya surat penetapan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terhadap Direktur Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) atas nama Elfiatur Roikhah menjadi sorotan. Lantaran, sosoknya yang masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai staf Kasubag Perencanaan Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Bahkan anggota DPRD juga menyoroti hal itu, yang mana seharusnya jika berstatus ASN sosok Elfiatur Roikhah harus mundur dari ASN untuk menjalankan tugasnya sebagai Direktur PD RPH.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto dengan tegas mengatakan posisi Direktur PD RPH sudah diisi dengan orang yang tepat. Karena dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), telah ditetapkan juga pengganti posisi direktur diisi oleh dewan pengawas.

"Tidak keliru, dia selaku pengawas. Izin-izin yang keluar bukan dewan pengawas tapi lembaga direktur. Karena itu dia bertindak atas nama direktur," ujarnya, Rabu (13/11).

Ia menjelaskan, jabatan tersebut bukan sebagai pelaksana tugas (Plt) karena dewan pengawas yang berperan menjalankan tugas direktur itu. Hal itu, dinilai dalam organisasi BUMD jabatan tertinggi adalah direktur. 

"Karena dia dewan pengawas yang menjalankan tugas direktur, jadi itu bukan (menunjuk sebagai direktur). Kalau direkturnya nggak ada, siapa yang menjalankan tugas? Ya dewan pengawas itu," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika penetapan jabatan tersebut bakal berlangsung hingga pimpinan definitif ditetapkan. Hanya saja, untuk menentukan pimpinan definitif tersebut masih membutuhkan proses.

Apalagi, PD RPH tengah dalam tahapan berubah nama dan penambahan bisnis menjadi Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas). Di mana, dalam menentukan pimpinan definitif harus benar-benar melalui proses seleksi yang nantinya bisa untuk mengemban tugas RPH dan fungsi bisnis lainnya.

"Saat ini proses pengembangan RPH menjadi Tunas. Nanti kriteria  dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjabat direktur masih sebatas tugas-tugas RPH. Padahal nanti akan menjalankan fungsi-fungsi Tunas. Itu alasan sehingga kenapa belum saat ini, supaya nanti ditemukan figur yang mampu menjalankan antara RPH ditambah fungsinya atau bisnisnya untuk nama badan usahanya menjadi Tunas tadi," pungkasnya.