Ilustrasi kenaikan BPJS Kesehatan yang akan diikuti dengan adanya sanksi penolakan layanan publik (Ist)
Ilustrasi kenaikan BPJS Kesehatan yang akan diikuti dengan adanya sanksi penolakan layanan publik (Ist)

MALANGTIMES - Perbincangan terkait kenaikan 100 persen tarif BPJS Kesehatan di awal tahun 2020 datang, tak ada habisnya.

Bahkan, terus bergulir dengan berbagai rencana yang akan membuat geleng kepala.

Khususnya terkait adanya sanksi bila peserta dari kelas berapapun telat bayar atau nunggak BPJS Kesehatan.

Sanksi bagi penunggak BPJS Kesehatan adalah tak bisa mengurus perizinan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM),Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat tanah, sampai paspor.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang mengatakan, penunggak iuran BPJS Kesehatan terancam tak bisa mengurus pelayanan publik pada nantinya.

"Pemerintah sedang membahas hal ini. Bila sudah selesai sanksi itu akan diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres)," ucap Fachmi yang juga menegaskan bahwa selama ini sanksi ada tapi tanpa eksekusi.

"Lewat regulasi Inpres, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lainnya," ujar Fachmi.

"Sehingga apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik seperti memperpanjang SIM namun masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut," imbuhnya seperti dikutip liputan6.com.

Sanksi yang disebut Fahmi, sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iurandalam penyelenggaraan Jaminan Sosial.

"Tapi karena kita tak punya kewenangan, maka sanksi tak ada yang dieksekusi.

Hasilnya, tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri atau PBPU yang berjumlah 32 juta jiwa hanya sekitar 50 persen," ujar Fachmi yang juga bersiap melalui para penagihnya akan melakukan penagihan bagi peserta yang menunggak iuran.

Sanksi yang akan diterapkan itu sebenarnya cukup banyak mendapatkan perlawanan dari berbagai unsur masyarakat juga.

Pun, ramainya warganet mengomentari, betapa kejam dan tak berperikemanusiaannya BPJS Kesehatan.

Akun Siceking, menyatakan keheranan dan rasa dongkolnya. "hubungannya apa coba antara sim dan passport dengan bpjs? memangnya sim sama passport bisa di gunakan sebagai ganti kartu bpjs?," tukasnya, Selasa (12/11/2019).

Begitu pula akun Ah Leng yang dibuat geleng kepala dengan berbagai kebijakan BPJS Kesehatan.

"hidup udah susah, jangan dibikin lebih susah lagi deh. ada ada saja.." tulisnya.

Banyak masyarakat juga mengomentari kinerja BPJS Kesehatan sehingga selama hadir sampai saat ini selalu mengalami defisit sampai Rp 32 triliun sampai Oktober 2019.

Misalnya akun Inda Chakim yang menyampaikan, "tolong, jangan dipersulit juga kalau mau berobat.

harus melalui faskes lalu rs tipe c dlu baru ke rs tipe b atau a. please, bijaklah dlm membuat kebijakan," ujarnya.

Lepas dari berbagai komentar miring masyarakat, tarif BJPS Kesehatan tetap naik.

Pun, terkait sanksi dalam pelayanan publik bagi masyarakat pun, dimungkinkan akan dijalankan di tahun depannya.